TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
bankbjb

WTP, Tapi Korupsi?

Tulisan opini soal WTP dan korupsi.

Selasa 8 Nov 2022, 14:48 WIB

Belum lama ini, tepatnya pada tanggal 22 September 2022 pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Menteri Keuangan, mewakili pemerintah menyerahkan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan itu diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP dari BPK atas laporan keuangan minimal 15 kali dan 10 kali secara beruntun. Opini WTP atas laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan negara yang baik. 

Terjaganya kualitas laporan pertanggungjawaban APBN dan APBD membuktikan komitmen dan keseriusan para Menteri/Pimpinan Lembaga dan para Kepala Daerah serta seluruh pengelola keuangan negara dan pengelola keuangan daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik meskipun dihadapkan pada tekanan akibat masih berlangsungnya pandemi Covid-19 sepanjang dua tahun belakangan. 

Di satu sisi, terdapat Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah yang telah mendapatkan opini WTP, tetapi korupsi masih terjadi pada Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah tersebut. Tidak sedikit pula para pimpinan daerah atau pun pejabat pengelola keuangan di Kementerian/Lembaga yang terjaring operasi tertangkap tangan (OTT) oleh penegak hukum.

Kriteria Opini Audit BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Dari kegiatan yang dilakukan oleh BPK ini, dihasilkan opini. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu kesesuaian dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).

BPK harus memastikan pencatatan angka-angka antara lain pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, hutang dan ekuitas dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kesesuaian dimaksud termasuk definisi, pengakuan dan pengukuran nilai rupiah suatu transaksi.

Dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan perundangan, BPK harus melakukan pemeriksaaan terhadap pelaksanaan anggaran dan pengelolaan aset dengan melihat kesesuaiannya terhadap ketentuan perundangan. Misalnya, pengadaan barang jasa harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang jasa, pelaksanaan perjalanan dinas pegawai harus sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas termasuk besaran rupiahnya.

Terkait dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI), BPK harus memeriksa efektivitas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan/aset. SPI bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintahan,  keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, SPI yang efektif selayaknya akan memastikan tercapainya program pembangunan dengan baik dan mencegah fraud atau korupsi.

Untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan, BPK juga harus memastikan seluruh informasi penting yang terkait dengan pengelolaan keuangan telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Transparansi tersebut sangat penting agar pengguna laporan keuangan memahami secara utuh laporan keuangan.


Halaman :
Tags :
BERITA TERPOPULER
Berita Terkini
x