SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) drh Slamet menyoroti rencana pemerintah untuk melakukan impor garam. Menurutnya, langkah tersebut tidak menjadi solusi atas kebutuhan yang terjadi saat ini.

"Catatan saya terkait pergaraman ini, pemerintah jangan langsung main impor aja. Temui petani garam, agar tau apa yang terjadi di lapangan, dimana garam petani itu numpuk, tidak terserap. Maka bila itu yang terjadi, mengapa pemerintah memaksakan impor," ucap Slamet, Senin (27/1/2020).

BACA JUGA: Temukan Impor Sampah 1078 Kontainer di Tanjung Priok, drh Slamet Minta Izinnya Ditutup

Slamet menjelaskan, meskipun pada akhirnya ketercukupan garam tersebut tidak terpenuhi, maka pemerintah harus terlebih dahulu membentuk regulasi tentang bagaimana caranya garam petani dapat terserap.

"Kekurangnya baru impor. Asumsi mereka melakukan impor kan karena kebutuhan belum terpenuhi, tapi anehnya fakta di lapangan mengatakan bahwa petani garam mengeluh harganya jatuh dan stok di lapangan tidak terserap, berarti ada sesuatu yang tidak menyambung," jelas Slamet.

BACA JUGA: Tutup Masa Reses, Slamet Bahas Kartu Tani di Sagaranten Sukabumi

Orientasi pemerintah, sambung Slamet, harus pada pemberdayaan petani. Harusnya garam hasil produksi petani tersebut diserap terlebih dahulu sebelum melakukan impor. Selain itu, pemerintah pun harus hadir bila kualitas garam petani dianggap belum memenuhi standar industri.

"Beri petani kita bimbingan, pendampingan dan penberdayaan. Bukan dengan solusi impor. Karena misi pemerintah harus fokus pada kesejahteraan rakyat yang dalam hal ini adalah para petani garam. Pemerintah harus hadir, baik melalui kebijakan importir menyerap garam petani atau ada subsidi terkait harga garam petani kita," tegasnya.

BACA JUGA: Polemik Laut Natuna Utara, drh Slamet Minta Pemerintah Hadir di Sana

Bahkan, sambung Slamet, bila hari ini perlu untum membahas pembentukan Dewan Garam Nasional (DGM) yang berfungsi untuk mengawasi bagaimana perjalanan garam di Indonesia, dirinya siap untuk mempertimbangkan pembahasan hal tersebut.

"Kebutuhan untuk industri saat ini belum terpenuhi. Tapi yang saya soroti adalah upaya pemerintah untuk menuju pemenuhan kebutuhan tersebut tidak ada. Rasanya sulit kalau petani harus berdaya secara mandiri, terutama terkait dengan permodalan mereka, tetap harus ada campur tangan pemerintah," imbuhnya.

BACA JUGA: drh Slamet Tampung Aspirasi Sejumlah Dinas Kabupaten Sukabumi, Ini Masukannya!

Slamet mengingatkan pemerintah, bila hari ini pemerintah tidak hadir untuk membela dan memberdayakan para petani garam, maka ke depan yang terjadi itu tidak hanya impor garam, melainkan petani garamnya pun yang akan diimpor. "Karena rakyat kita sudah tidak mau bertani garam," tandas Slamet.