SUKABUMIUPDATE.com - Aliansi Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh tingkat nasional yang tergabung dalam Presidium Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia menggelar demonstrasi menuntut pemerintah untuk melibatkan pekerja dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja.

Perwakilan dari DPP Konfederasi Sarbumusi, Dalail mengatakan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja hanya akal-akalan pemerintah yang akan menyengsarakan pekerja. "Jelas ini hanya akal-akalan pemerintah yang hanya mementingkan investasi dan mengorbankan pekerja," kata Dalail dalam orasi politiknya di depan Istana Merdeka, Rabu (15/1/2020).

Menurut Dalail, pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dilakukan oleh pemerintah tidak transparan dan terkesan tertutup. "Tidak dilibatkannya Serikat Pekerja dalam pembahasan Omnibus Law, patut dicurigai karena berkaitan dengan nasib pekerja," katanya.

Ketua LBH Sarbumusi ini juga memberikan catatan kritis mengenai Omnibus Law Cipta lapangan Kerja yang dianggap akan merugikan pekerja.

“Hasil diskusi kita dengan kawan-kawan Konfederasi Serikat Pekerja yang lain ada catatan kiritis yang dengan tegas kita tolak antara lain, fleksibilitas jam kerja, nilai pesangon diturunkan atau bahkan dihilangkan, TKA lebih dipermudah, upah bulanan jadi upah per jam, masa kerja kontrak lebih lama dan peniadaan sanksi pidana kepada pengusaha,” paparnya

Dalail mengancam akan memobilisasi massa aksi secara besar-besaran apabila pemerintah tidak melibatkan serikat pekerja dalam pembahasan Omnibus Law. "Kita menuntut pemerintah untuk melibatkan Serikat Pekerja dan apabila tidak dilakukan kita akan menggelar aksi yang lebih besar sampai tuntutan kita di kabulkan pemerintah," tuntutnya

Sebagai informasi, pemerintah sedang menyusun Omnibus Law Undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang terdiri dari 11 Cluster. 11 Cluster tersebut antara lain penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.

Proses penyusunan draf dikabarkan sudah mencapai 95 persen, hampir finalisasi dan tinggal proses legal drafting di Kemenkumham lalu diserahkan ke DPR pada pertengahan Januari 2020.