SUKABUMIUPDATE.com - KPK menerima putusan terhadap Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng yang terbukti memberikan suap kepada tiga anggota Komisi V DPR dan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary. Namun KPK tetap mengembangkan penyidikan kasus suap di proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (suap PUPR).
"KPK menerima vonis terhadap Aseng, karena putusan dan tuntutan dipandang cukup proporsional," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (7 /8/2017).
Pada sidang (31/7/2017), majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Aseng dengan hukuman empat tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti bersama-sama dengan Abdul Khoir selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama memberikan uang kepada tiga anggota Komisi V .
Mereka yakni, dari fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti, ketua kelompok fraksi Komisi V PKB Musa Zainudin, Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary senilai total 427.027 dolar AS, 328.377 dolar Singapura dan Rp13,8 miliar.
Vonis itu lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut agar Aseng divonis maksimal yaitu lima tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6enambulan kurungan atau vonis maksimal.
Menurut Febri, KPK terus mengembangkan kasus suap PUPR ini. "Penanganan kasus PUPR ini masih terus berjalan. Ada penyidikan yang sedang berproses dan fakta-fakta persidangan dan perkembangan informasi di penyidikan akan terus dicermati," tambah Febri.
Sumber: Tempo
