SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Prabowo Subianto kembali mengeluarkan statmen resmi terkait perkembangan terbaru kondisi tanah air. Setelah bertemu dengan seluruh pimpinan partai politik di Indonesia, Prabowo menegaskan akan menindak tegas aparat kepolisian yang melanggar, serta mendukung pencabutan kebijakan tunjangan anggota DPR RI, termasuk melarang para wakil rakyat ini melakukan kunjungan ke luar negeri.
Sejumlah poin penting ditegaskan Presiden Prabowo dalam konferensi pers usai pertemuan dengan ketua parpol, Minggu (31/8/2025). Melansir tempo.co, ia menegaskan pemerintah akan menindak aparat kepolisian yang melanggar atau menyalahi prosedur saat pengamanan demonstrasi. Presiden Prabowo mengatakan semua partai politik di DPR sepakat mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR RI dan menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Baca Juga: Teluk Palabuhanratu Surganya Ikan Demersal, Inovasi Alat Tangkap dan Boster Umpan
Dalam konferensi pers, Prabowo mengatakan telah memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. “Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” kata Prabowo di Istana Merdeka.
Dalam pertemuan itu, kepala negara memanggil para ketua umum partai politik dan kepala lembaga legislatif. Kepala lembaga legislatif yang hadir, yakni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani.
Baca Juga: Belajar di Rumah! Pelajar Kota Sukabumi Diliburkan, Rencana Aksi 1 September 2025
Ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir adalah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid.
