SUKABUMIUPDATE.com - Partai Demokrat meradang setelah dituding sebagai pihak yang bermain di balik layar dalam polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Para petinggi Partai Demokrat menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar.
Protes salah satunya ditunjukan oleh Anggota DPR RI Iman Adinugraha, Ia menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah kampungan. "Ini tuduhan yang kampungan. Tidak ada urusannya Partai Demokrat dengan isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Kami tidak terlibat sedikit pun,” ucap Iman kepada sukabumiupdate.com, Selasa (29/7/2025).
Iman pun meminta semua pihak, terutama para pendukung mantan Presiden Jokowi, untuk tidak sembarangan melontarkan tuduhan yang justru menciptakan kegaduhan politik. Ia menilai, menyebar hoaks dan fitnah hanya akan merusak demokrasi dan memperkeruh suasana menjelang kontestasi politik nasional.
Baca Juga: Iman Janji Dorong Kemlu, Bantu Pemulangan Warga Sukabumi yang Disiksa di Kamboja
“Jangan karena beda pilihan lalu main serang dengan isu sampah. Demokrasi harus dijaga dengan cara-cara yang sehat,” imbuhnya.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi juga menegaskan bahwa Partai Demokrat saat ini fokus membangun kerja-kerja nyata untuk rakyat, bukan sibuk mengurusi isu tak berdasar. “Kami bekerja di lapangan. Kami bantu rakyat. Jangan libatkan kami dalam polemik yang tidak kami mulai dan tidak kami tahu asal usulnya,” katanya.
Sebelumnya, kegeraman Demokrat disuarakan langsung oleh Wakil Ketua Umum, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
Mengutip suara.com, putra kedua Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menyatakan bahwa partainya tidak akan tinggal diam atas fitnah yang secara sengaja mencemarkan nama baik mereka. Ibas menyatakan pihaknya tengah serius mengkaji opsi untuk membawa penebar narasi palsu ini ke meja hijau.
“Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif,” kata Ibas melalui keterangan tertulisnya, Senin, 28 Juli 2025.
Baca Juga: Sungai Cibeureum Tegalbuleud Sukabumi Juga Meluap, 30 Rumah di Desa Rambay Terdampak
Ia pun ini meminta semua pihak untuk menghentikan praktik adu domba dan penyebaran tuduhan tanpa dasar. Menurutnya, jika memang ada masalah hukum terkait dokumen pribadi, penyelesaiannya harus melalui jalur penegak hukum, bukan dengan menciptakan opini liar di media sosial.
“Kami mendukung demokrasi yang sehat, beradab, dan berlandaskan kebenaran serta keadilan. Kami juga mendorong Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi secara baik agar tidak ada ruang bagi adu domba, fitnah, dan penggiringan opini sesat," kata Ibas.
Sebagai informasi, tudingan yang menyulut amarah Demokrat ini pertama kali dihembuskan oleh Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan. Dalam sebuah pernyataan, Ade menyebut ada tokoh politik besar dari partai berwarna biru yang menjadi dalang di balik polemik ijazah Jokowi, meski ia tidak menyebut nama secara spesifik.
