SUKABUMIUPDATE.com - Cryptocurrency atau mata uang kripto mengalami perkembangan yang sangat pesat saat ini, namun inovasi digitalisasi transaksi tersebut mendapatkan respon dari sejumlah organisasi Islam khususnya di Indonesia, seperti Muhammadiyah, MUI dan NU. Lalu bagaimana tanggapan para pelaku pasar kripto menanggapi sejumlah fatwa haram yang dikeluarkan sejumlah organisasi Islam tersebut?
Melansir dari tempo.co, fatwa haram baru saja dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
Situs resmi Muhammadiyah menyebutkan, fatwa haram mata uang kripto disampaikan dalam keputusan Fatwa Tarjih tersebut.
“Dalam Fatwa Tarjih menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram, baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar,” tulis Muhammadiyah dalam laman resminya, Selasa, (18/1/2022).
Fatwa Muhammadiyah
Muhammadiyah. - (wikipedia.com)</spanMajelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menilai, uang kripto sebagai alat investasi memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. Salah satunya adalah sifat spekulatif yang sangat kentara.
Adapun sifat spekulatif dan gharar ini diharamkan oleh syariat Islam mengacu kepada Firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW karena tidak memenuhi standar nilai dan tolok ukur Etika bisnis menurut Muhammadiyah.
Sebagai alat tukar, penggunaan kripto bukan hanya belum disahkan negara, tetapi juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggung jawab atasnya. Belum lagi tentang perlindungan terhadap konsumen pengguna aset kripto.
Oleh karena itu, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyebut terdapat kemudaratan dalam mata uang kripto.
