SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yusuf Maulana, kembali menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda Reses III Tahun Sidang 2025–2026. Kali ini digelar di Kampung Kateu, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan yang merupakan bagian dari Masa Reses III DPRD Provinsi Jawa Barat pada 10–22 Juni 2026 ini menjadi momentum bagi para anggota dewan untuk kembali ke daerah pemilihan, berdialog langsung dengan masyarakat, sekaligus menghimpun berbagai usulan sebagai bahan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Warga Kampung Kateu menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak terkait pembangunan infrastruktur lingkungan. Berbagai usulan mengemuka, mulai pembangunan dan perbaikan jalan gang, jalan lingkungan, pos ronda, MCK, posyandu, PAUD, saluran drainase, tembok penahan tanah (TPT), hingga sarana dan prasarana lingkungan lainnya yang sangat dibutuhkan.
Baca Juga: Godzilla El Nino Mengintai, Slamet Minta APBN 2027 Prioritaskan Optimalisasi Lahan
Masyarakat juga mengungkapkan tantangan pembangunan di wilayah kelurahan yang berbeda dengan desa. Jika desa memiliki dukungan Dana Desa (DD) untuk membiayai pembangunan sesuai ketentuan, maka pembangunan di wilayah kelurahan harus melalui mekanisme perencanaan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak kebutuhan infrastruktur dasar yang belum dapat dipenuhi secara optimal dan kerap mengandalkan swadaya masyarakat.
Karena itu, masyarakat berharap kehadiran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapat menjadi jembatan dalam memperjuangkan aspirasi tersebut agar memperoleh perhatian pemerintah melalui program pembangunan yang tepat sasaran.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan, Yusuf Maulana menegaskan seluruh aspirasi akan didata dan diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku. Aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dikawal agar masuk dalam perencanaan pembangunan, sedangkan usulan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Baca Juga: Viral Isu PHK Massal Karyawan Tokopedia, TikTok Akui Ada Restrukturisasi Divisi R&D
"Reses bukan sekadar agenda kedewanan, tetapi menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Setiap aspirasi yang disampaikan merupakan amanah yang harus diperjuangkan. Kami akan terus mengawal setiap usulan sesuai kewenangan yang ada, dan mendorong sinergi lintas pemerintah agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur lingkungan, dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan," ujar dia.
Ia menambahkan, kegiatan reses menjadi sarana penting untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan. Dengan komunikasi yang terjalin secara langsung, berbagai persoalan dapat dipetakan sekaligus dicarikan solusi melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Yusuf yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim, pemuda, dan warga Kampung Kateu yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
Baca Juga: BPBD Sukabumi Salurkan Air Bersih untuk Ratusan KK Terdampak Kekeringan di Cibadak
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat diwujudkan menjadi program pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup warga. (ADV)
