SUKABUMIUPDATE.com - Amerika Serikat menuntut Korea Utara mengirimkan beberapa hulu ledak nuklir rudal balistik antarbenua (ICBM) beserta material nuklir lainnya ke luar negeri dalam waktu enam bulan. Tuntutan ini diberitakan surat kabar Jepang, Asahi, pada Kamis 17 Mei 2018 seperti dikutip dari Reuters.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, juga telah memberi tahu pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, soal tuntutan ini ketika mereka bertemu awal bulan ini. Sebagai gantinya Washington akan mencabut Pyongyang dari daftar sponsor negara terorisme jika kapal-kapal Korea Utara mengeluarkan barang-barang nuklir.
Jika Pyongyang setuju, denuklirisasi dapat diverifikasi dan dapat disahkan pada pertemuan puncak dengan Amerika Serikat pada 12 Juni di Singapura. Washington sedang mempertimbangkan memberikan jaminan untuk rezim Kim.
Namun Korea Utara mengancam membatalkan KTT antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump, setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan menggelar latihan tempur yang memicu provokasi dan mengakibatkan pembatalan pertemuan pejabat kementerian Korea Selatan dan Korea Utara pada Rabu 16 Mei 2018.
Telihat pada citra satelit yang menunjukkan fasilitas pembongkaran Korea Utara di lokasi uji coba nuklirnya. Namun para ahli mengatakan gambar tersebut tidak dapat mengungkapkan apakah Korea Utara melakukan ini sebagai langkah pertama menuju denuklirisasi penuh, atau upaya untuk menyembunyikan kepemilikan nuklirnya.
Pasalnya keraguan Pyongyang dengan mengatakan “mempertimbangkan kembali” pertemuan Kim Jong Un dengan Presiden AS Donald Trump pada 12 Juni nanti bisa mengancam pelucutan nuklir Korea Utara.
Citra satelit komersial (termasuk foto yang diambil oleh Planet Labs baru-baru ini pada 14 Mei) menunjukkan Korea Utara memindahkan beberapa bangunan di lokasi uji coba nuklirnya di Punggye-ri.
"Sejauh ini sepertinya struktur utama uji coba sedang dibongkar," kata Scott LaFoy, seorang analis citra open source, seperti dikutip Reuters, 17 Mei 2018.
Di antara fasilitas yang tampaknya telah dihancurkan adalah kantor teknik, serta bangunan kompresor udara yang digunakan untuk memompa udara ke terowongan di mana bom diledakkan, kata ahli non-proliferasi Frank Pabian.
"Ini sepenuhnya sesuai dengan laporan resmi berita Korea Utara bahwa 'langkah-langkah teknis' yang terkait dengan penutupan itu sedang berlangsung," kata Pabian.
Korea Utara mengatakan berencana menggunakan peledak untuk meruntuhkan terowongan, menutup semua pintu masuk terowongan, dan menghapus fasilitas observasi, lembaga penelitian, dan bangunan penjaga.
Namun pengamat meragukan denukliriasi yang dilakukan Korea Utara dan menyebut langkah ini untuk menutupi kemampuan nuklirnya.
"Sepertinya mereka mencoba menghapus bukti kemampuan nuklir yang mereka miliki," ungkap Suh Kune-yull, profesor rekayasa sistem energi nuklir di Univesitas Nasional Seoul, Korea Selatan.
Selain mengecam latihan tempur Amerika Serikat dan Korea Selatan, Korea Utara juga mengkritik pernyataan pejabat keamanan Amerika Serikat bahwa Korea Utara akan seperti Libya.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu 16 Mei, wakil menteri luar negeri pertama Korea Utara, Kim Kye Gwan, mengkritik tajam para pejabat Amerika , terutama penasehat keamanan nasional John Bolton, karena menunjukkan bahwa Libya bisa menjadi contoh untuk denuklirisasi Korea Utara.
Bolton telah mengusulkan Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un membuat kesepakatan serupa dengan yang menyebabkan komponen program nuklir Libya dikirim ke Amerika Serikat pada 2004.
Namun pada tahun 2011, pemimpin Libya Muammar Khadafi ditangkap dan dibunuh oleh pasukan pemberontak yang didukung oleh militer NATO.
Sementara aspek teknis dari kesepakatan Korea Utara dapat mencerminkan perbedaan hal dari upaya terhadap Libya, misalnya Pyongyang memiliki program senjata yang jauh lebih maju dan mutakhir dibandingkan Khadafi.
"Libya adalah contoh yang mengerikan untuk membuat perspektif itu karena tentu saja Korea Utara memiliki tim yang menasihati Kim Jong Un tentang apa artinya ini, dan mereka akan melihat fakta bahwa ini bukan solusi yang baik untuk Korea Utara," ungkap Andreas Persbo, direktur eksekutif lembaga verifikasi dan implementasi pelucutan senjata VERTIC.
Sumber: Tempo
