SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Uden Abdunnatsir, bersama rombongan Fraksi PKS, menjenguk Umar Amarudin (30 tahun), korban salah sasaran pemukulan saat aksi demonstrasi ricuh di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada 28 Agustus 2025. Kunjungan dilakukan Uden pada Rabu (3/9/2025) di rumah Umar yang berlokasi di Kampung Sukamukti RT 01/01 Desa/Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi.
Umar yang sehari-hari bekerja sebagai driver ojek online (ojol) di Jakarta sempat mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Ia sebelumnya dirawat di RS Pelni, Jakarta Barat, sebelum akhirnya dipulangkan ke Sukabumi setelah dijemput langsung oleh Bupati Sukabumi, Asep Japar. Saat ini, kondisi Umar berangsur pulih dan menjalani perawatan lanjutan di rumah.
Dalam kunjungannya, Uden menyampaikan keprihatinannya atas insiden yang menimpa Umar. Ia mengapresiasi kepedulian pemerintah daerah, namun juga menegaskan pentingnya evaluasi terhadap tindakan represif aparat keamanan dalam mengawal aksi unjuk rasa. “Alhamdulillah kondisi Umar telah membaik dan dirawat di rumah, kepedulian pemerintah juga hadir,” ujar Uden.
Baca Juga: Juru Parkir Hotel di Sukabumi Tewas, Ditemukan di Selokan dengan Wajah Penuh Luka
Uden menekankan bahwa peristiwa semacam ini tidak boleh terulang. Ia menyerukan agar aparat penegak hukum menjalankan tugas dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. “Kejadian ini harus menjadi catatan dan dihindari di kemudian hari. Tindakan represif aparat jangan terulang, harus menjaga konstitusi dan mengayomi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Menurut informasi yang dihimpun, Umar bukan peserta aksi demonstrasi. Ia berada di lokasi kejadian saat sedang bekerja, sebelum kemudian menjadi korban salah sasaran pemukulan saat kericuhan pecah.
Kejadian ini menambah daftar panjang korban sipil dalam unjuk rasa yang berujung bentrok. Sejumlah elemen masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum pun telah menyuarakan keprihatinan dan mendesak aparat untuk bertindak lebih profesional dan proporsional dalam menangani aksi demonstrasi di ruang publik.
