SUKABUMIUPDATE.com - Keputusan pemerintah pusat melarang penjualan baju bekas impor direspon positif oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Mansurudin, Amd.
Menurut Mansurudin, bisnis baju bekas impor yang saat ini juga marak di wilayah Kabupaten Sukabumi, harus menjadi perhatian semua pihak terutama pemernitah daerah.
Karena menurutnya, bisnis baju bekas impor mengganggu industri UMKM dalam bidang fashion ditingkat lokal khususnya industry yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Ia meminta semua pihak terutama pihak pemerintah daerah harus berani menindak lanjuti keputusan pemerintah tersebut dengan melakukan komunikasi ditingkat daerah.
Baca Juga: Misteri Bulan Jatuh di Langit Cicantayan Sukabumi 125 Tahun Silam
“Jadi keputusan pemerintah pusat sudah tepat, karena pada akhirnya akan merugikan indutri fashion yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi” jelas Mansurudin kepada sukabumiuodate.com, Jumat (17/03/2023).
Terlebih, kata sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi tersebut, produk lokal tidak kalah baiknya dengan produk impor baik dari sisi mutu maupun tren. Dengan penggunaan produk dalam negeri apalagi yang di produksi di Sukabumi, maka otomatis bisa menekan peredaran pakaian bekas tersebut.
Bahkan kata Mansur, pakaian impor bekas tersebut juga diwatirkan membawa penyakit. "Setelah covid19 tejadi, butuh kewaspada dari semua pihak," pungkasnya.
Diketahui, Kementerian Perdagangan sudah menerbitkan Permendag Nomor 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor untuk menghentikan lalu lintas bisnis tersebut.
Baca Juga: Tak Sembarang Menikah, Cerita Rosihan Anwar Diajari Bung Karno Cara Tes Keperawanan
