SUKABUMIUPDATE.com - 7 orang oknum pegawai RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi diputus kontrak usai terdeteksi mengonsumsi obat keras terbatas atau psikotropika.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Usep Wawan mengapresiasi tindakan tegas dari rumah sakit pelat merah itu. Menurutnya tindakan ini adalah hal yang wajar.
"Suatu kewajaran ada pemecatan. Wajar karena mereka sudah melanggar aturan kepegawaian apalagi masalah narkoba," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra tersebut kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (28/1/2023).
Ia meminta aturan pengecekan rutin narkoba disertai tindakan tegas pemutusan kontrak yang dilakukan RSUD Palabuhanratu ini, dilakukan juga intansi lainnya di Kabupaten Sukabumi.
"Tidak hanya di rumah sakit saja, tapi di intansi lain juga harus. Saya berharap semua harus bersih-bersih dari urusan narkoba, alkohol," tegasnya.
Baca Juga: Tewas dalam Kecelakaan Jadi Tersangka, Ibu Mahasiswa UI: Buktikan di Pengadilan
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi mengaku lebih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak rumah sakit terkait adanya dorongan investigasi mendalam bahkan melibatkan kepolisian soal asal muasal para mantan pegawai RSUD Palabuhanratu tersebut mendapatkan psikotropika.
"Karena memang saya belum tahu secara pasti seperti apa sih kondisinya, kronologisnya, maka kita serahkan dulu kepada pihak-pihak yang terkait terutama rumah sakit dan unsur yang lainnya," ujar Badri.
Oleh karenanya, lanjut Badri, ia belum bisa berkomentar terlalu jauh terkait peristiwa yang terjadi di RSUD Palabuhanratu itu.
"Perlu kehati-hatian, jadi kita tidak bisa menjustifikasi dulu seperti apa," tandasnya.
Baca Juga: Sebelum Ditemukan Tewas di Sungai Cipelang Sukabumi, Cici Bareng Pria Misterius
