Polemik bantuan hukum desa di Kabupaten Sukabumi terus berlanjut. Padahal, Bupati Sukabumi telah memerintahkan kepada para kepala desa agar menghentikan pembayaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Direktur MP Lawfirm, Irianto Marpaung merespon balik pernyataan Kepala BPHN Kemenkumham Widodo Ekatjahjana yang akan memberikan sanksi Balcklist kepada firma hukum
Berikut ini adalah profil Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Kepala BPHN Kemenkumham RI. Beliau mulai dikenal di Sukabumi setelah pernyataan sikapnya terkait skandal kerjasama bantuan hukum desa
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham akan menjatuhkan sanksi berat kepada salah satu firma hukum di Sukabumi yang merusak citra program bantuan hukum pemerintah melalui BPHN.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) akan memberikan sanksi tegas kepada sejumlah desa di Kabupaten Sukabumi. Selain kepada desa, sanksi juga akan diberikan kepada salah satu firma hukum
Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengintruksikan agar kepala desa mengembalikan sejumlah anggaran ke kas desa yang telah disalahgunakan
