DPRD Kabupaten Sukabumi memfasilitasi penyelesaian status tanah warga Kampung Puncak Ceuri, Desa Sagaranten, yang selama ini belum memiliki kepastian hukum karena lahan masih berada dalam penguasaan perusahaan.
Proses ini memicu perhatian publik karena lahan tersebut selama ini ditempati warga dan dikaitkan dengan isu penggusuran makam leluhur.
KDM merespons keluhan Mang Kifly soal warga Girijaya Sukabumi yang mencari bantuan hukum terkait sengketa lahan. KDM menjelaskan Pemprov Jabar tidak bisa menangani perkara keperdataan yang sudah diputus Mahkamah Agung.
Ginanjar membeberkan potensi konflik lahan ini tersebar di empat wilayah.
Komisi I salah satunya membahas aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan garapan di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas.
Selama dua pekan terakhir belasan aparat berseragam sudah menjaga lahan ini.
Kasus sengketa tanah berawal pada tahun 2014, dilakukan JR Kepala Desa Mekarsari membuat dokumen tanah negara yang kemudian diperjualbelikan melalui pihak ketiga kepada swasta
Dago Elos Bandung memanas, warga terlibat kericuhan dengan polisi.
