Rencana pembiayaan tersebut diajukan melalui lembaga pembiayaan BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, dengan jangka waktu atau tenor pinjaman selama tiga tahun
FITRA Jawa Barat menilai argumen rencana pinjaman Pemkot Sukabumi yang menjadikan kenaikan PAD Tunai (PAD non-BLUD) sebagai salah satu dasar kemampuan dan sumber pembayaran cicilan hanya sebatas hipotesis kebijakan.
Gubernur Dedi Mulyadi tegaskan pinjaman Rp3,4 T Pemprov Jabar ke PT SMI baru sebatas rencana akibat belum cairnya DBH pusat dan beban utang warisan.
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun 2027, Pemkot Sukabumi Ajukan Rencana Pinjaman Daerah Sebesar Rp 89,3 Miliar
