Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat keanggotaan untuk mengikuti verifikasi faktual (verfak) perbaikan, sebagai calon peserta Pemilu 2024.
PT DKI Jakarta membatalkan putusan PN Jakpus tentang penundaan Pemilu 2024. Putusan PT DKI menyebutkan bahwa majelis hakim tingkat banding mengabulkan banding yang diajukan Komisi Pemilihan Umum dan menolak permohonan
Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman menyatakan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima dinyatakan memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi faktual terkait kepengurusan pada tingkat Kabupaten Sukabumi
Verifikasi faktual Partai Prima sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 itu bakal dilakukan dari tanggal 1 hingga 19 April 2023.
Kerennya Partai Prima, setelah sebelumnya memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023), Prima kembali memenangkan gugatan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
KPU memastikan proses Pemilu 2024 akan tetap berjalan meski majelis hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap KPU untuk menunda pemilu. Atas putusan tersebut
Agus Jabo Priyono menyatakan bersedia mencabut gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tapi ada syaratnya. Yaitu jika partainya diloloskan jadi peserta Pemilu 2024
Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Kabupaten Sukabumi merespon antusias Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu 2024 dan memulai tahapan dari awal
Hakim PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024. Hakim itu adalah Tengku Oyong, Bakri dan Dominggus Silaban.
Menurut Jimly hakim dianggap tidak bisa membedakan urusan perdata san urusan publik, menyusul keputusannya yang mengabulkan gugatan Partai Prima.
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat KPU.
