SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Selasa (2/9/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi sekaligus persiapan menghadirkan layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sukabumi.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menjelaskan kunjungan tersebut lebih pada upaya memperkuat silaturahmi, membangun komunikasi, dan menyatukan visi antarinstansi.
Selain itu, kata Ali, pertemuan juga membahas solusi teknis untuk menghadirkan layanan terpadu di MPP.
"Sebetulnya ini bagian dari menyatukan visi dan mencari solusi bersama. Salah satunya bagaimana layanan imigrasi yang saat ini berada di wilayah Kota Sukabumi bisa hadir di Palabuhanratu, pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi, sekaligus lokasi MPP di DPMPTSP," ujar Ali kepada sukabumiupdate.com.
Baca Juga: DPMPTSP Sukabumi Gelar Rakor Evaluasi MPP, Sekda Ade Tegaskan Pelayanan Publik Prioritas
Menurutnya, terdapat sejumlah kendala yang perlu diantisipasi, seperti kebutuhan mobilisasi pegawai hingga peralatan pendukung lainnya. Oleh karena itu, DPMPTSP bersama Imigrasi berupaya mencari skema terbaik agar pelayanan bisa berjalan optimal.
"Alhamdulillah, kami sudah sepakat untuk melakukan pembenahan, seperti penambahan daya listrik, penguatan jaringan internet, hingga perbaikan sistem pencahayaan agar kualitas pelayanan, terutama untuk foto, bisa lebih baik," jelasnya.
"Selain itu, Imigrasi juga merencanakan program layanan jemput bola atau service mobile link, yang sejalan dengan konsep layanan keliling terpadu (link 1) yang dimiliki DPMPTSP," sambungnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pekan depan layanan keimigrasian sudah mulai hadir di MPP. "Mudah-mudahan minggu depan segera bisa terealisasi sehingga masyarakat Kabupaten Sukabumi tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mengurus administrasi keimigrasian," jelasnya.
Ali menambahkan, MPP Kabupaten Sukabumi juga tengah dipersiapkan menghadapi evaluasi dari Kementerian PANRB. Hasil evaluasi tersebut akan menentukan kategori layanan MPP, mulai dari cukup hingga prima. "Mudah - mudahan MPP di kita ini bisa berkategori baik," ungkapnya. (adv)
