SUKABUMIUPDATE.com - Sejumlah pedagang di Pasar Semi Modern Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dikejutkan dengan surat tagihan pembayaran cicilan kios yang mengalami lonjakan hingga 10 kali lipat. Padahal, mereka mengaku telah rutin membayar angsuran.
Menurut informasi yang dihimpun, permasalah tersebut bermula ketika pembayaran kredit kios yang sebelumnya dikelola oleh Maybank dialihkan ke pihak OK Aset. Setelah peralihan tersebut, para pedagang mendapat surat tagihan mereka tiba-tiba membengkak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
"Saya berdagang dari tahun 2003, dulu sistem pembayarannya berbeda. Kami menabung setiap hari sesuai pendapatan, dan pada akhir bulan angsuran dihitung. Kalau ada kekurangan, ditambahkan, dan kalau ada kelebihan, dikembalikan untuk angsuran bulan berikutnya," kata salah satu pedagang, Oman Sulaeman kepada sukabumiupdate.com, Selasa (3/9/2024).
Kemudian, Oman mengaku kaget dengan adanya surat tagihan dari Maybank pada tanggal 7 Agustus 2024 lalu. Menurutnya, jumlah cicilan yang sebelumnya hanya total Rp 47.471.000, namun secara tiba-tiba melonjak menjadi Rp 428.000.000 setelah ditambah dengan denda dan bunga.
"Saya benar-benar terkejut ketika menerima surat peringatan itu. Jumlah utang pokoknya memang segitu, tapi ketika ditambah dengan denda dan bunga, jumlahnya jadi melambung 10 kali lipat," ungkap Oman.
"Tentunya saya sangat keberatan sekali, kan saya sudah ada konfirmasi sebelumnya, pokoknya 47.471.000 totalnya jadi 428.000.000, karena adanya denda dan bunga, waktu itu saya ke pihak Maybank," sambungnya.
Baca Juga: Sempat Naik Jelang Idul Adha, Harga Cabai di Pasar Palabuhanratu Sukabumi Kini Turun Drastis
Baca Juga: Sampah Menumpuk, Pasar Palabuhanratu Sukabumi Jadi Kumuh
Oman mengatakan bahwa pihaknya sudah dua kali melakukan cicilan, akan tetapi tidak berkurang. "Saya sudah dua kali angsuran bayar pas perjanjian dengan Maybank itu. Saya membayar angsuran per bulan sebesar Rp 2.562.000 per bulan. Yang saya takutkan dan warga pasar ini yang harus membayar dengan muncul angka nyaris setengah miliar," terangnya.
Sementara itu Kepala UPTD Pasar Semi Modern Palabuhanratu, Uus Heryanto, menjelaskan bahwa dengan adanya surat tagihan yang membengkak menimbulkan keresahan para pedagang. Setelah piutang mereka dialihkan ke OK Aset, yang memberlakukan sistem perbankan dengan tambahan denda dan bunga.
"Iya, ada polemik atau keresahan dari para pedagang di Pasar Palabuhanratu terkait piutang. Setelah piutang mereka dialihkan ke OK Aset, ternyata OK Aset menggunakan sistem perbankan, di mana dalam surat edarannya disebutkan ada denda dan bunga," ujar Uus.
"Jadi, jika pedagang memiliki utang sebesar Rp40 juta, dengan tambahan denda dan bunga, utang tersebut bisa membengkak hingga ratusan juta rupiah. Di sinilah muncul masalahnya," ucapnya.
Uus juga menyatakan bahwa pihaknya sedang berupaya mengonfirmasikan persoalan ini antara para pedagang dan OK Aset. "OK Aset belum melakukan konfirmasi ke kami, UPTD, terkait bagaimana cara penagihan dilakukan. Kami berharap dapat bertemu terlebih dahulu untuk mengetahui proses dan sistem yang diterapkan, karena hingga saat ini kami belum mengetahuinya," jelasnya.
"Saya belum bisa memastikan apakah pedagang harus membayar lunas secara langsung atau tidak. Yang saya harapkan adalah OK Aset bisa berkomunikasi dengan UPTD atau langsung dengan saya," imbuhnya.
Selain itu, Uus telah menerima laporan dari sejumlah pedagang yang mengaku telah mengangsur pembayaran, tetapi angsuran tersebut tidak mengurangi pokok utang mereka.
"Salah satu pedagang melaporkan bahwa ia telah melakukan setoran yang cukup besar, tetapi dalam surat yang diterbitkan oleh OK Aset, pokok utangnya tetap tidak berkurang. Ini menjadi polemik lain di Pasar Palabuhanratu," ungkapnya.
Uus menegaskan bahwa pihaknya dari UPTD Pasar Semi Modern Palabuhanratu di tahun 2023, sempat mengadakan rapat dengan para pedagang dan pihak Maybank untuk memfasilitasi permohonan agar cicilan hanya dikenakan pada pokok utangnya saja.
Namun, dengan adanya lonjakan tagihan ini, Uus menilai tindakan OK Aset yang tidak melakukan sosialisasi dan konfirmasi terlebih dahulu merupakan hal yang tidak wajar.
"Seharusnya pihak OK Aset melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada UPTD dan bekerja sama dengan MyBank. Sosialisasi kepada para pedagang juga seharusnya dilakukan agar mereka tidak merasa terkejut, khawatir, dan resah. Ini yang sangat kami sesalkan," tegasnya.
"Sementara itu, berdasarkan laporan di lapangan, sekitar 40 kios telah menerima surat peringatan (SP) dari OK Aset terkait pembayaran kios mereka," tandasnya.
