SUKABUMIUPDATE.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam menangani persoalan kesehatan masyarakat. Hal itu menjadi salah satu poin dalam evaluasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan percepatan penurunan stunting yang diikuti Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi, di Kota Depok.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Depok tersebut, Rabu, 7 Oktober 2026, pemerintah daerah membahas strategi untuk menekan angka kematian ibu sekaligus mempercepat penurunan stunting.
Masykur mengatakan, salah satu arahan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat itu adalah pentingnya melihat langsung persoalan di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan dari petugas di tingkat bawah.
“Semua sektor digerakkan. Arahan Pak Gubernur, kita jangan bekerja di atas meja. Kita harus turun ke lapangan dan melihat langsung. Jangan hanya mengandalkan kader atau bidan desa, tetapi kita juga harus turun memantau permasalahan di lapangan,” kata Masykur kepada sukabumiupdate.com, Jumat (9/10/2026).
Baca Juga: 100 Becak Listrik Bantuan Prabowo Diluncurkan di Sukabumi 13 Oktober 2026, Cek Lokasinya
Dalam evaluasi tersebut, penurunan angka kematian ibu menjadi salah satu capaian yang menjadi perhatian. Masykur menyebut Kabupaten Sukabumi mencatat 22 kematian ibu sepanjang 2025, angka terendah sepanjang yang diketahuinya.
Sementara itu, hingga pertengahan September 2026, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 12 kasus. Ia berharap angka tersebut bisa ditekan hingga akhir tahun.
“Pada 2025, capaiannya 22 kematian ibu. Tahun ini mudah-mudahan bisa kurang dari 22. Sampai pertengahan September kemarin, angkanya 12 kematian ibu,” ujarnya.
Selain mempertahankan capaian penurunan angka kematian ibu, Dinkes Kabupaten Sukabumi juga menargetkan prevalensi stunting turun dari angka 20,5 persen berdasarkan data SSGI 2024 menjadi kisaran 14–16 persen.
Menurut Masykur, pencapaian target tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai sektor melalui pendekatan pentahelix. Karena itu, penanganan stunting perlu dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya mengandalkan sektor kesehatan.
“Target kita menurunkan sampai di angka 16 persen, bahkan 14 persen. Kemarin kita membahas dan berdiskusi bersama bagaimana strateginya,” katanya.
Dalam kegiatan yang sama, turut dibahas kerjasama pelayanan kesehatan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan sejumlah rumah sakit. Masykur menjelaskan, kerja sama tersebut melibatkan RSUD di Jawa Barat serta sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan swasta.
Terdapat informasi mengenai dukungan anggaran perubahan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi mekanisme pelaksanaannya masih menunggu pembahasan teknis. “Secara teknisnya belum kita bahas. Saya belum berani menjabarkan lebih operasional, termasuk bagaimana mekanisme pembayaran dan yang lainnya. Kita tunggu pembahasan teknisnya,” pungkasnya. (Adv)
