SUKABUMIUPDATE.com - DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sukabumi berkolaborasi dengan Baguna DPP PDIP menggelar aksi kemanusiaan berupa pengobatan gratis bagi warga Wilayah VI Jampangkulon. Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Desa Nagraksari, Kamis (26/2/2026), menjadi jawaban atas banyaknya keluhan warga terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan.
Hadir dalam agenda tersebut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi Paoji Nurjaman, Bendahara DPC Anang Janur, Kepala Desa Nagraksari, tenaga medis, pengurus DPAC dan kader PDIP se-Dapil VI, tokoh masyarakat, serta ratusan warga.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, menegaskan bahwa bakti sosial ini merupakan program rutin partai untuk hadir di tengah kesulitan masyarakat, terutama bagi mereka yang terkendala administrasi kesehatan.
“Program pengobatan gratis ini bukan hanya hari ini saja. Sejak dulu kami rutin melaksanakan bakti sosial kesehatan, bahkan berkeliling ke desa-desa. Prinsipnya, kami harus hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Paoji, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk respons atas persoalan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan oleh Pemerintah Pusat.
“Hari ini kami menyikapi isu BPJS nonaktif. Kami ingin membantu masyarakat yang tidak bisa berobat karena kendala administrasi. Selama masih mampu, kami akan terus turun langsung melayani masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, kegiatan serupa telah dilaksanakan di beberapa daerah pemilihan (dapil). “Dapil 4 sudah, Dapil 5 dua titik, sekarang Dapil 6 dua titik, besok lanjut ke Dapil 1. Insyaallah semua dapil terisi,” tambahnya.
Paoji mengungkapkan, persoalan BPJS nonaktif menjadi perhatian serius partainya di tingkat nasional maupun daerah. Ia menyebut saat ini tengah diperjuangkan reaktivasi bagi jutaan peserta yang statusnya nonaktif.
“Ada sekitar 11 juta peserta yang nonaktif. Setelah kami perjuangkan, kami berharap dalam tiga bulan ke depan bisa kembali aktif,” ungkapnya.
Sementara itu, Ribka Tjiptaning menegaskan bahwa kehadirannya merupakan mandat langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memastikan rakyat mendapatkan hak kesehatan tanpa diskriminasi.
“Saya diperintah Ibu Megawati untuk turun langsung memastikan pelayanan kesehatan bagi rakyat. Negara wajib menjamin hak kesehatan setiap warga,” ujarnya.
Ribka menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kesehatan, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama tanpa diskriminasi.
“Tidak boleh ada penolakan pasien. Rumah sakit yang menolak pasien bisa dikenai sanksi sesuai undang-undang. Hak kesehatan adalah hak konstitusional seluruh rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada perlakuan berbeda terhadap pasien pengguna BPJS. “Tidak boleh ada diskriminasi. Semua rakyat punya hak sehat yang sama,” pungkasnya.
Kegiatan pengobatan gratis tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi dokter, pemberian obat secara cuma-cuma, hingga mkanan dan minuman untuk berbuka puasa. (adv)
