SUKABUMIUPDATE.com - Penyaluran bansos tunai pengganti BPNT di Desa Neglasari Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi Jawa Barat diwarnai keributan, pada Kamis kemarin 24 Februari 2022 . Kepala desa dan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terlibat keributan, cekcok soal prosedur belanja sembako dari uang yang diterima KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
Ketegangan antara kedua figur ini sempat direkam oleh warga dan videonya beredar di sejumlah grup whatsapp termasuk diterima redaksi sukabumiupdate.com. Dalam video Kades Kepala Desa Neglasari Rahmat Hidayat sempat saling berhadapan dengan Asri Suardi Ketua BPD.
"Kericuhan terjadi di aula kantor Desa Neglasari, antara BPD dan Kepala Desa bersitegang. Dipicu BPD menyuruh semua KPM keluar dan bersedia bertanggung jawab karena menghentikan penyaluran bantuan ini," kata salah satu KPM yang tidak ingin disebut namanya kepada sukabumiupdate.com.
Beruntung banyak yang melerai sehingga dua tokoh desa ini tak terlibat adu jotos. "Ketua BPD protes karena dia tidak dilibatkan dalam proses penyaluran bantuan ini dan menyebut dan KPM bebas membelanjakan sembako ke warung mana saja," lanjut warga tersebut.
Dalam pembagian bansos tunai ini, tim panitia dalam hal ini PT Pos Indonesia menyalurkan kepada 269 KPM. Setiap KPM mendapatkan uang Rp 600 ribu sebagai bantuan bulan Januari, Februari, serta Maret di Desa Neglasari.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Neglasari Rahmat Hidayat membenarkan kejadian dalam video tersebut. "Pembagian bantuannya kemarin, hadir pihak kantor Pos, perangkat desa, serta KPM, hingga unsur dari Muspika kecamatan, kami menjelaskan alur program bantuan tunai BPNT, tetapi dalam pedomannya tetap harus dibelanjakan," bebernya.
Baca Juga :
Setelah itu Kepala desa dan semua pihak terkait penyaluran bantuan mengecek ke warung yang sudah siap dengan 4 komoditi sembako. "Saat proses pengecekan barang-barang, datanglah ketua BPD, dengan nada tinggi mengklaim bahwa warung telah melakukan penjualan tidak sesuai. Saat itu kami tidak ingin berdebat, maka kembali pulang ke kantor desa," sambung Rahmat,
Sampai di kantor desa tidak lama kemudian datang Ketua BPD dan rombongan lanjut Kades. Mereka meminta proses penyaluran ini bubar dan KPM diminta pulang, "Saya langsung berdiri bertanya siapa yang bertanggungjawab membubarkan KPM, dan menghambat pelaksanaan penyaluran, maka ketua BPD mengatakan dia yang bertanggungjawab."
