Kaitan sejarah polisi dan Sukabumi sangat erat dan panjang, hal ini menguatkan fakta Kota Sukabumi sebagai Kota polisi dari sudut pandang historis. Sebelum terbentuknya kantor polisi di kota-kota di wilayah Hindia Belanda sekitar tahun 1914, Kota Sukabumi sudah menjadi markas dan Sekolah Kader Polisi Bersenjata sejak tahun 1912 melalui ketetapan 27 Januari 1912 no 16.a (Berita negara No. 172). 

Jika dibandingkan dengan kursus polisi Batavia yang berdiri padi tahun 1912 dan seringkali dianggap sebagai pusat awal Pendidikan polisi, maka sekolah kader Sukabumi lebih dulu ada. Bahkan jika dibandingkan dengan negeri Belanda, ternyata 12 tahun lebih dulu didirikan dari Sekolah Polisi Negeri Belanda. Sekolah kader ini jika dibandingkan ukuran sekolahnya dengan kursus polisi Batavia maka sekolah kader polisi bersenjata Sukabumi jauh lebih besar mengingat kursus polisi Batavia hanyalah sebuah paviliun kantor polisi yang mendidik sekitar 6 orang personel. Sementara sekolah kader Sukabumi sudah mulai beroperasi dengan 800 personnel yang dua tahun kemudian meningkat menjadi 1.800 personel. Luasan lahan sekolah kader Sukabumi sekitar 8 hektar yang dilengkapi dengan lapangan tembak (Schleifscheiben) dan rumah sakit. Keunikan lain sekolah kader Polisi Bersenjata Sukabumi adalah satu-satunya sekolah polisi yang mempunyai kurikulum pendidikan militer sehingga boleh dianggap sebagai embrio terbentuknya brimob (brigade bermobil).

Cakupan Sekolah kader menjadi semakin luas dan terintegrasi tatkala sekolah polisi Bogor (yang merupakan pindahan dari sekolah Batavia tahun 1920), dipindahkan ke Kota Sukabumi pada tanggal 7 Januari 1925 (Government Besluit van January 1925 No. 26) dan digabungkan dengan sekolah kader serta markas polisi bersenjata. Sekolah Polisi Sukabumi yang kemudian bernama Opleiding School voor het personeel der politie (disingkat Politie School) ini menjadi pusat sekolah polisi nusantara pertama dan terbesar pada masanya. Sekolah Polisi Sukabumi tak hanya mendidik personil polisi tingkat tinggi dan rendah, bahkan mendidik pula pamongpraja dan militer untuk kepentingan khusus. Maka pelajarannya beragam mulai pelajaran umum, pelajaran khusus kepolisian hingga salah satu ujiannya adalah simulasi pemberontakan. Fasilitasnya semakin lengkap dengan dibangunnya saluran irigasi, turbin listrik, bengkel motor, asrama, rumah sakit modern, gereja, tempat pelatihan anggar, lapangan sepakbola, hingga bioskop.

Image Sukabumi sebagai kota yang terkait dengan polisi sudah tertanam pada masa itu terbukti dengan rekomendasi perhimpunan Inspektur Hindia Belanda. Sekira tanggal 6 Oktober 1932, para inspektur polisi Hindia Belanda memutuskan untuk mendirikan sebuah monumen polisi di Kota Sukabumi untuk mengenang anggota polisi se-Hindia Belanda yang gugur saat bertugas. Peresmian rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus 1939, namun karena kondisi genting Hindia Belanda saat perang Dunia kedua, monument tersebut gagal didirikan. Dari sudut keamanan saat itu Sukabumi memang dinilai relatif paling aman sehingga pemerintah Hindia Belanda menjadikan Sukabumi sebagai tempat pembuangan para pejuang kemerdekaan seperti Bung Hatta,, Sjahrir, Dr Tjipto Mangunkusumo, Haji Rasul (Ayahnya buya Hamka). Bahkan sebelumnya, para pejuang nasional seperti Raja Sulawesi, Putra-putra Raja Lombok, Raja Aceh yang memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda juga dibuang ke Sukabumi.

Dokumentasi kegiatan di Sekolah Polisi Sukabumi - (istimewa (Yayasan Dapuran Kipahare))</span

Ketika Jepang memasuki Sukabumi dan disusul dengan menyerahnya Hindia Belanda, Jepang masih memusatkan Pendidikan kepolisian se-Indonesia di Kota Sukabumi dan mengganti nama Politie School dengan Djawa Keisatsu Gakko. Raden Said Sukanto yang merupakan pengajar di Sekolah Polisi kemudian diangkat menjadi Kepala Sekolah Polisi. Selain mendidik para polisi, Djawa Keisatsu Gakko juga mendidik tentara Jepang untuk kepentingan kepolisian. Pada masa Jepang inilah dididik tokoh-tokoh polri nasional seperti mantan Kapolri Hoegeng yang mempunyai pengalaman menarik ketika berulang kali ditempeleng Jepang di Sukabumi. Kemudian bapak Brimob nasional, Muhammad Jassin yang dua kali dididik di Sekolah Polisi Sukabumi yaitu tahun 1941, kemudian kembali tahun 1943 di masa Jepang saat mempersiapkan Tokubetsu Keisatsutai yang dianggap cikal bakal Brimob. Jassin kemudian kembali ke Surabaya membentuk Tokubetsu Keisatsutai di Surabaya yang dilatih kemiliteran dan diambil dari tenaga di karesidenan Surabaya, sekolah polisi Sukabumi dan sekolah polisi Surabaya.

Takluknya Jepang kepada sekutu yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan menjadikan peran para polisi di Sukabumi untuk turut serta merebut kekuasaan lebih besar. Di masa vacuum of power yaitu ketika pasukan Sekutu belum datang, sementara Jepang sudah kalah dan diharuskan menjaga keamanan, Sekolah Polisi kemudian diganti dengan nama Police of Independent Republic of Indonesia. Saat itu tidak ada seorangpun selain militer yang diperbolehkan memegang senjata kecuali anggota Tokubetsu Keisatsutai yang kemudian merubah nama menjadi polisi istimewa. Untuk membantu kepolisian di Jakarta dikirimlah 2 pick up yang memuat 30 orang siswa sekolah polisi untuk membantu keamanan Jakarta.

Ada dua momen heroik yang melibatkan sekolah polisi dan polisi saat pengambilalihan kekuasaan di Sukabumi. Pertama, keberangkatan Said Sukanto ke Jakarta pada tanggal 29 September 1945  yang hendak meminta izin kepada Bung Karno untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan secara paksa dari militer Jepang di Sukabumi. Melihat kedatangan Sukanto, Bung Karno malah mengangkat beliau menjadi Kapolri pertama. Hal ini kemudian dimanfaatkan Sukanto dengan langsung memberi instruksi kepada wakilnya di Sukabumi yaitu Bustami Aman untuk segera melakukan pengambilalihan kekuasaan dari militer Jepang (Kempeitai) pada tanggal 1 Oktober 1945 bersama dengan gerakan masyarakat. Maka dengan dibantu RM. Broto Murdokusumo dan 22 orang pemuda tak bersenjata, mereka kemudian memaksa Jepang untuk mengibarkan bendera merah putih di Sekolah polisi, menahan para instruktur Jepang dan menggantinya dengan instruktur Indonesia. Mereka berhasil pula merebut senjata yang dilucuti oleh kempetai, sehingga sesudah perdebatan alot, akhirnya Jepang memperbolehkan menggunakan 25 pucuk senjata dan mengibarkan bendera merah putih. Bustami Aman kemudian menyatakan bahwa di Sukabumi tanggal 1 Oktober 1945 adalah hari berdirinya sekolah polisi Negara Republik Indonesia.

Momen kedua adalah keterlibatan polisi dalam panitia lima, yaitu panitia yang merencanakan dan menggerakan massa seluruh Sukabumi untuk melakukan perebutan kekuasaan. Sukoyo sebagai perwakilan polisi di antara perwakilan lainnya yaitu ulama, BKR, KNID dan Utusan daerah. Sukoyo sebagai polisi juga merangkap ketua panitia bersama Suryana (mantan Syodanco) yang kemudian bersama-sama masyarakat mengambil alih instansi-instansi termasuk melucuti tentara kempetai. Hal ini dapat dilakukan karena bantuan polisi istimewa mantan anggota Tokubetsu Keisatsutai yang masih bersenjata sehingga bisa mengawal melindungi rakyat saat pengambilalihan kekuasaan. Di wilayah kabupaten yaitu Jampangkulon, pengambilalihan kantor polisi menimbulkan korban dengan terbunuhnya 3 personil polisi bernama Syahro, Sulaeman dan Parta oleh massa Pesindo karena dianggap pro Belanda.

Dokumentasi menembak di sekolah polisi sukabumi - (istimewa (Yayasan Dapuran Kipahare))</span

Dalam peristiwa heroik lainnya yaitu penghadangan sekutu yang dikenal dengan nama perang konvoi Bojongkokosan, polisi juga turut serta berperang, bahkan dari sekolah polisi dikirimkan 20 orang siswa untuk berperang secara bergantian. Namun keadaan genting terus menerus akibat perang konvoi yang berlangsung hingga maret 1946, disertai provokasi-provokasi pasukan sekutu dan Belanda, maka diputuskan untuk memindahkan sekolah polisi Sukabumi.

Melalui SK Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 1946 No. Pol. 12/19/22, maka Sekolah Polisi Negara (SPN) Sukabumi untuk bagian tinggi dipindahkan ke Mertoyudan, Jawa Tengah. Sedangkan bagian rendah dipindahkan ke Gunung Buleud sekitar 30 km di selatan Kota Sukabumi. Keputusan ini kemudian disusul dengan penetapan pemerintah No 11/SD tahun 1946 tanggal 1 Juli 1946 yang mengeluarkan kepolisian dari Kementerian Dalam Negeri dan menjadi jawatan tersendiri dibawah Perdana Menteri. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari kepolisian meskipun sebenarnya institusi polisi sudah ada jauh sebelum tanggal tersebut.

Pasca agresi militer Belanda Juni 1947, SPN Sukabumi yang kosong karena dipindahkan kemudian diambil alih oleh pasukan Belanda dan dibuka kembali setahun kemudian untuk merekrut polisi pro Belanda. Sementara di medan pertempuran gerilya para polisi terus berjuang melawan agresi pasukan Belanda di beberapa front. Front Sukabumi dikuasai oleh Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Ajudan Inspektur II Sumardi. Para polisi tersebut Bersama-sama dengan TKR pimpinan komandan batalyon Kosasih mempertahankan wilayah Sukabumi yaitu Selabintana, Cisarua dan area perkebunan. Agen Polisi III S. Kandi yang menggabungkan diri dengan TKR pimpinan Letnan Kabul melakukan penghadangan patrol Belanda di Cirumput Sukaraja. Berhubung dengan adanya perundingan Renville yang menginstruksikan para pejuang untuk hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta, maka para polisi istimewa tersebut yang kemudian berubah nama menjadi Mobile Brigade (Mobrig) turut hijrah dan berjuang disana termasuk turut memadamkan pemberontakan PKI Madiun dan menangkap grmbong PKI Musso di bawah pimpinan M. Jassin.

Ketika terjadi penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada Desember 1949, maka Sekolah Polisi Sukabumi dikembalikan kepada pemerintah RIS melalui Said Sukanto pada tanggal 9 Januari 1950 dengan nama SPI/Politie School. Sekolah Polisi Negara di kemudian dipindahkan kembali ke Sukabumi pada tanggal 30 April 1950 dengan menggunakan kurikulum gabungan Belanda-RI dan ditunjuk R Soebarkah sebagai direkturnya. Sekitar bulan Juli 1950 diterima 56 siswa dari bukittinggi yang diantaranya terdapat 7 murid wanita yang menjadi lulusan perwira polwan pertama di Indonesia. Sesudah RIS kembali ke negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, maka sekolah polisi di Yogyakarta dan Bukittinggi ditutup dan dipusatkan di Sukabumi. Setahun kemudian R Subarkah merangkap jabatan sebagai bagian inspeksi Pendidikan dan membangun sistem Pendidikan kepolisian RI dari Sukabumi sehingga disebut Bapak Peletak Pendidikan Polri.

Dokumentasi suasana di komplek Sekolah Polisi Sukabumi - (istimewa (Yayasan Dapuran Kipahare))</span

Sekolah Polisi Negara kemudian berkembang dengan membuka Lembaga pelatihan Mobrig pada Januari 1950 sebelum akhirnya dipindahkan ke Porong pada tahun 1954. Meskipun begitu Pendidikan Mobrig Porong berada dibawah pengawasan administrative Direktur SPN Sukabumi (SK Perdana Menteri tanggal 28 Januari 1954 No Pol. 20/15/54/PM). Pada tahun 1951 Korps Musik Polri pimpinan FX Sudjasmin juga dipindahkan ke Sukabumi dan menciptakan lagu Andika Bhayangkari yang hingga kini diperdengarkan dalam setiap upacara militer. SPN terus melakukan Pendidikan diantaranya mendidik siswa Inspektur ABCDE dimana alumninya terdapat Kapolri ke 9 yaitu Anton Sujarwo serta mantan Bupati Sukabumi H. Anwari. 

Meskipun kemudian berubah nama beberapa kali diantaranya menjadi Sekolah Angkatan Kepolisian RI (SAKRI) tahun 1959, Sekolah Angkatan Kepolisian (SAK)  serta Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) pada tahun 1965, kemudian menjadi Akabri bagian Kepolisian pada tahun 1966 yang selanjutnya menjadi Sekolah Calon Perwira pada tahun 1980. Kini Lembaga yang Namanya menjadi Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) ini masih eksis dan memiliki peran penting dalam membentuk para calon perwira polri di seluruh Indonesia. Setukpa Polri di Sukabumi menjadi pelaku dan saksi yang masih ada dalam perjalanan kepolisian Republik Indonesia. Sementara para tokohnya sebagian sudah tiada, termasuk dua orang tokoh penting kepolisian yang pusaranya terbujur di Pemakaman Ciandam Kota Sukabumi, yaitu R. Subarkah dan Bustami Aman.

Irman Firmansyah penulis artikel ini adalah Ketua Yayasan Dapuran Kipahare, pemerhati sejarah khususnya Sukabumi - (istimewa)</span

Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia ke-76.

Penulis: Irman Firmansyah