SUKABUMIUPDATE.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelesaikan seluruh penyelidikan kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) pengawal Habib Rizieq karena ditembak pihak kepolisian. Komnas HAM menyimpulkan yang dilakukan pihak kepolisian masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM.
"Berdasarkan rumusan Komnas HAM yang pertama peristiwa tewasnya empat orang anggota laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM," kata Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (8/1/2021) kemarin.
Dari situ, Komnas HAM menemukan adanya enam orang meninggal dunia dalam dua konteks peristiwa yang berbeda. Pertama ialah sepanjang Karawang Barat sampai mencapai KM 49 Tol Cikampek.
Choirul mengatakan bahwa empat laskar FPI masih dalam kondisi hidup di KM 40 tetapi mereka ada pada penguasaan petugas kepolisian. Di sana mereka disebut ditembak oleh petugas.
"Maka peristiwa tersebut merupakan dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia," ujarnya.
"Oleh karenanya Komnas HAM merekomendasikan kasus ini dilanjutkan hukum melalui mekanisme pidana."
Polri membentuk Tim Khusus dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Komnas HAM dalam kasus penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Tim Khusus itu terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri dan Divisi Propam Polri.
Menyalin suara.com, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan, pembentukan Tim Khusus itu dilakukan untuk menyelidiki temuan Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM anggota polisi. Pembentukan Tim Khusus itu merupakan instruksi dari Kapolri, Jenderal Idham Azis.
"Kapolri Jenderal Idham Azis merespon dengan menginstruksikan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan dari Komnas HAM," kata Argo melalui keterangannya, Sabtu (9/1/2021).
Argo melanjutkan, nantinya Tim Khusus tersebut akan menindaklanjuti temuan Komnas HAM secara profesional dan terbuka kepada masyarakat.
"Tentunya Tim Khusus ini akan bekerja maksimal, profesional dan terbuka dalam mengusut oknum anggota polisi terkait kasus itu," sambungnya.
Lebih lanjut, Argo menyatakan, hasil penyelidikan dan investigasi yang disampaikan Komnas HAM bahwa laskar FPI membawa senjata api yang dilarang oleh Undang-Undang. Tak hanya itu, Argo menyebut terjadi aksi saling tembak dan benturan fisik karena laskar FPI melawan petugas.
“Menurut Komnas HAM penembakan yang dilakukan oleh Polri dilakukan oleh petugas lapangan dan tanpa perintah atasan sehingga Komnas HAM merekomendasikan dibawa ke peradilan pidana sesuai UU No. 39 tahun 1999 bukan ke Pengadilan HAM menurut UU No 26 tahun 2000,” tutup Argo.
SUMBER: SUARA.COM
