SUKABUMIUPDATE.com - Sebanyak 55 ribu buruh di Kabupaten Bekasi terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kenaikan harga gas industri yang berdampak pada operasional sejumlah perusahaan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berjanji segera menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi.
Mengutip dari suara.com, ancaman PHK tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di The Acacia Hotel, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menurut Andi Gani, dua perusahaan besar di Bekasi telah menghentikan operasionalnya, sementara perusahaan lain diperkirakan akan menyusul apabila persoalan harga gas industri tidak segera ditangani.
"Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi tutup. Itu Granito, sebentar lagi menyusul Milenium Keramik dan Mulia Keramik karena gas industri. Ini bahaya sekali. Dapat dipastikan, minggu depan maksimal sepuluh hari ke depan, 55.000 orang ter-PHK," kata Andi Gani.
Ia menambahkan, ancaman serupa berpotensi meluas ke perusahaan lain yang proses produksinya sangat bergantung pada pasokan gas industri.
Baca Juga: Diskominfo Jabar dan PWI Gelar UKW Gratis untuk 200 Wartawan di Dua Lokasi
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan segera menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, termasuk Satuan Tugas Mitigasi PHK, untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar gelombang PHK tidak semakin meluas.
"Dalam waktu dekat, Insyaallah Jumat, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal-hal seperti itu," ujar Dasco.
Sebagai respons cepat atas aspirasi buruh, Dasco juga langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, untuk membahas persoalan harga gas industri yang dinilai menjadi penyebab utama ancaman PHK.
Dalam sambungan telepon tersebut, Simon menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) guna mencari solusi.
"Kami tentunya akan segera koordinasi dengan pihak PGN. Komitmen kami melakukan penyesuaian setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG. Kami akan melakukan yang terbaik agar segera ada perbaikan dan mendukung industri dengan harga yang sesuai," kata Simon.
Dasco menegaskan kondisi tersebut harus segera ditangani mengingat ancaman PHK sudah berada di depan mata. Ia meminta agar dalam satu hingga dua hari ke depan dilakukan pertemuan antara pemerintah, perusahaan, dan perwakilan buruh untuk mencari jalan keluar.
"Dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK. Kita harus mencari jalan keluar agar sekitar 55.000 pekerja yang terancam PHK ini bisa diselamatkan. Tentunya ini sangat memprihatinkan," kata Dasco.
Ia berharap dialog yang melibatkan seluruh pihak dapat menghasilkan solusi yang mampu menjaga keberlangsungan industri sekaligus melindungi hak dan pekerjaan para buruh.
Sumber : suara.com
