SUKABUMIUPDATE.com – Penayangan video yang menampilkan capaian program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bioskop Tanah Air menuai kritik dari warganet. Tayangan ini diputar sebelum film utama dimulai, dan dinilai tidak tepat ditampilkan di ruang hiburan publik.
Salah satu akun media sosial, @mont****, mengajak masyarakat untuk datang ke bioskop 15 menit setelah jadwal penayangan dimulai, agar tidak harus menonton video tersebut. Aksi ini mendapat dukungan luas dari netizen yang merasa terganggu dengan konten bermuatan politik di ruang hiburan.
Akademisi: Penayangan Propaganda di Ruang Publik Tidak Etis
Dosen Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana, menilai protes warganet atas penayangan video capaian pemerintah di bioskop adalah hal yang wajar.
“Ada ruang yang seharusnya menjadi hiburan publik tapi justru diintervensi dengan propaganda pemerintah,” kata Asep, dikutip dari Tempo.co, Minggu (14/9/2025).
Baca Juga: Pengadaan Smart TV untuk 330 Ribu Sekolah Dikritik: Berisiko Korupsi dan Tak Tepat Sasaran
Asep menjelaskan bahwa praktik semacam ini bukanlah hal baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Ia menyinggung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga sempat melakukan hal serupa pada 2018.
“Ini jadi berbeda karena Prabowo tak memiliki cara pencitraan yang lebih kuat dari yang dilakukan Jokowi. Sehingga wajar memperoleh protes keras,” ujarnya.
Ia menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam menyampaikan pencapaian dan tidak memaksakan propaganda ke ruang publik yang seharusnya netral.
“Prabowo harus meninjau ulang propaganda ini karena akan berhubungan dengan citranya ke depan. Atau jika perlu, penayangan video ini dihentikan untuk memutus mata rantai sorotan publik,” ucap Asep.
Isi Video: Klaim Program Makan Bergizi dan Capaian Pertanian
Dalam video berdurasi beberapa menit tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan berbagai klaim keberhasilan program pemerintahan, mulai dari penghapusan kemiskinan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Video tersebut mencantumkan berbagai data, di antaranya:
- 20 juta penerima manfaat program MBG
- Pembukaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih
- Operasional 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
- Produksi beras nasional 21,76 juta ton per Agustus 2025
- Pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare
- Ekspor jagung sebanyak 1.200 ton di awal tahun
Video ini kini ramai diperbincangkan di media sosial, terutama platform X (Twitter), dengan berbagai tanggapan yang sebagian besar bernada kritis.
Amnesty International: Pemerintah Harus Dengarkan Suara Publik
Kritik juga datang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang mendesak agar pemerintah menghentikan penayangan video tersebut.
“Daripada memaksakan, lebih baik pemerintah mengevaluasi program secara jujur dan mendengar suara publik untuk membenahi apa yang salah selama ini,” ujar Usman.
Istana: Penayangan di Bioskop Masih Dalam Koridor Wajar
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa penggunaan ruang publik sebagai media penyampaian informasi adalah hal yang wajar selama tidak melanggar aturan.
“Sepanjang tidak melanggar aturan dan tak mengganggu kenyamanan, keindahan, itu hal yang lumrah,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.
Sumber: Tempo.co
