SUKABUMIUPDATE.com — Aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Sukabumi kembali mencuat dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Yusuf Maulana. Kegiatan ini berlangsung pada 8 Maret 2026 dan mencakup sejumlah wilayah seperti Caringin, Cicantayan, Nagrak, Cibadak, Cikembar, hingga Cikidang.
Forum itu dihadiri berbagai perwakilan masyarakat yang aktif menyampaikan laporan, masukan, dan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan program pemerintah, khususnya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Yusuf menegaskan bahwa di era keterbukaan saat ini, masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat ikut memantau dan mengevaluasi program pembangunan di daerah masing-masing.
Meski agenda utama adalah pengawasan, forum ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan beragam aspirasi. Salah satunya datang dari para guru Madrasah Diniyah yang berharap adanya peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan mereka ke depan.
Baca Juga: Dicoret Jelang FIFA Series 2026, Ini Nasib Dean James di Timnas Indonesia
Tak hanya itu, warga juga mengusulkan bantuan pembangunan infrastruktur pendidikan keagamaan, seperti ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi Madrasah Diniyah, serta dukungan sarana dan prasarana lainnya. Usulan ini muncul karena dalam beberapa tahun terakhir bantuan hibah dari pemerintah provinsi belum terealisasi. Masyarakat berharap program hibah dapat kembali dibuka pada 2027.
Isu lain yang tak kalah penting adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Warga memberikan sejumlah catatan terkait implementasinya di lapangan. Meski dinilai memiliki tujuan baik, pelaksanaannya dianggap masih perlu perbaikan agar lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Aspirasi ini diharapkan dapat diteruskan hingga ke tingkat gubernur.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti persoalan ketahanan pangan di tingkat desa. Sejumlah perwakilan, termasuk perangkat desa, mengungkapkan adanya tantangan bagi petani akibat keterbatasan anggaran desa yang sebelumnya dialokasikan untuk program ketahanan pangan.
Baca Juga: Tips Kembali Produktif Setelah Libur Panjang, Biar Nggak Mager!
Menurut Yusuf, kondisi tersebut terjadi karena sebagian anggaran desa harus dialihkan ke program lain, sehingga berpotensi menghambat dukungan terhadap sektor pertanian dan pembangunan desa. Oleh karena itu, warga meminta kejelasan terkait mekanisme akses bantuan dari pemerintah provinsi, termasuk peluang dukungan program pembangunan desa.
Seluruh masukan yang dihimpun dalam kegiatan ini akan dicatat sebagai bagian dari laporan resmi DPRD Jawa Barat. Nantinya, aspirasi tersebut akan dibahas dalam forum kelembagaan, baik di tingkat komisi maupun rapat paripurna, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Sukabumi.
Kegiatan ini menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memastikan bahwa program pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan warga di lapangan. (ADV)
