SUKABUMIUPDATE.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
FKD-MPU merupakan forum yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan antar daerah melalui kerja sama multi sektor bersama 10 provinsi anggota.
Kesepuluh Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pada pertemuan itu KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi menyoroti persoalan lingkungan yang merupakan substansi yang tak boleh terpisahkan dari urusan pembangunan.
Apalagi soal ekologi ini akan berdampak panjang terhadap keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan itu sendiri.
“Kalau kerja sama teknis seperti transportasi publik itu kan relatif mudah, tidak ada problem apapun. Kita bekerja sama mobilisasi masyarakat, memudahkan mereka mengakses transportasi dan berbiaya murah menuju tempat kerja dan itu harus ditingkatkan,” ucap KDM.
“Tetapi selain itu yang harus jadi sorotan utama adalah terjadinya degradasi lingkungan yang cukup parah di Jawa Barat, yang itu bila dalam jangka panjang tidak di- recovery akan menimbulkan problem bagi daerah lainnya seperti Banten dan Jakarta,” tuturnya.
Baca Juga: KDM Dorong CSR Berdampak di Lingkungan Terdekat Perusahaan
Ia memberikan contoh, yakni soal kebutuhan air bersih di Jakarta dan sekitarnya yang di antaranya bersumber dari Waduk Jatiluhur, yang disalurkan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Hal ini memberikan multiplier effect ekonomi, pertumbuhan, dan perkembangan industri yang terkait dengan air di Jakarta.
KDM juga mengungkap bahwa sumber air Waduk Jatiluhur berasal dari Gunung Wayang dan Gunung Windu di Kabupaten Bandung. Namun hari ini kedua gunung tersebut juga mengalami degradasi atau perubahan yang disebabkan alih fungsi lahan hingga kerusakan lingkungan.
“Suatu saat kalau tidak di- recovery dengan melakukan perubahan tata ruang hari ini dan reboisasi dengan biaya yang sangat besar, tentunya akan menjadi ancaman bagi Jakarta untuk masa depan,” kata KDM.
"Ancamannya bukan hanya air bersih, tapi juga krisis energi karena kebutuhan Tarum Timur Tarum Barat akan tergradasi," ucapnya.
Sementara saluran-saluran ini (Tarum Timur dan Barat) berperan penting dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pertanian di daerah-daerah yang dilaluinya, termasuk Jakarta.
"Sehingga saya melihat bahwa kerja sama ini bukan hanya aspek formal, tapi secara substansial perkembangan pertumbuhan di daerah lain harus seimbang dengan recovery lingkungan," tutur KDM.
Parung Panjang
Tak ketinggalan, KDM juga menyinggung isu Parung Panjang di Kabupaten Bogor.
Ia menyebut, kawasan Parung Panjang hari ini sebagian besar masyarakatnya menderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). Kemudian infrastruktur jalannya mengalami kerusakan parah.
Adapun untuk perbaikan memerlukan anggaran yang fantastis. Belum lagi urusan kesehatan masyarakatnya.
Menurutnya, Jalan Parung Panjang kalau dibuat jalan bermutu memerlukan dana sekitar Rp1,2 triliun, tetapi hal itu tidak mungkin dikeluarkan Rp1,2 triliun untuk me- recovery satu kecamatan saja karena wilayah Jawa Barat sangat luas, kecamatannya lebih dari 600.
"Tetapi di situ ada catatan penting, pada satu sisi masyarakatnya mengalami degradasi lingkungan, di sisi lain tumbuh kelas-kelas baru, kota-kota baru di sekitar Jawa Barat. Tumbuh perhotelan, properti, dari situ pasti lahir pendapatan bagi daerahnya, kesejahteraannya, kaum kapital yang menikmati dari penjualan batu dari daerah yang relatif murah itu," tutur KDM.
"Ini kan harus dibahas bersama-sama sehingga pembangunan bisa seiring sejalan. Tidak lagi perkotaan mengalami kemajuan dan pemajuan, perdesaan mengalami degradasi kemiskinan dan pemiskinan. Ini catatan-catatan penting yang pada forum ini saya sampaikan," ujarnya.
Dengan demikian, sambung KDM, bentuk kemitraan, kerja sama dengan tindakan terukur yang saat ini cukup urgen, yakni mengembalikan lagi tata ruang Jabar berbasis ekologi dan mengembalikan alam sebagai penyangga bagi perkembangan Jakarta. (adv)
Sumber: Rilis Humas Jabar
