SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah Thailand resmi membubarkan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah ketegangan politik dalam negeri dan konflik bersenjata dengan Kamboja. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyatakan pengembalian mandat kepada rakyat dilakukan agar pemilihan umum dapat digelar lebih cepat dari jadwal semula.
Anutin mengajukan permohonan pembubaran parlemen kepada Raja Thailand, sebagaimana dilaporkan media lokal pada Kamis (11/12/2025), dikutip dari Al Jazeera. Raja Maha Vajiralongkorn kemudian mengesahkan dekrit pembubaran parlemen yang diumumkan melalui Lembaran Negara Kerajaan pada Jumat.
Dengan keputusan tersebut, Thailand membuka jalan menuju pemilihan umum dini. Berdasarkan ketentuan hukum, pemilu harus dilaksanakan dalam rentang waktu 45 hingga 60 hari sejak parlemen dibubarkan.
Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, menyebut langkah pembubaran diambil menyusul kebuntuan politik antara pemerintah dan Partai Rakyat, blok oposisi terbesar di parlemen.
“Kami tidak bisa lagi melanjutkan agenda pemerintahan di parlemen,” ujar Siripong, seraya menggambarkan situasi legislatif yang lumpuh akibat perbedaan pandangan politik.
Baca Juga: 10 Negara Terkecil di Dunia dan Keunikan yang Menjadikannya Istimewa
Krisis politik ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan militer antara Thailand dan Kamboja. Kedua negara terlibat bentrokan selama empat hari berturut-turut di wilayah perbatasan, yang melibatkan baku tembak artileri dan serangan udara. Sedikitnya 20 orang dilaporkan tewas di kedua negara, sementara hampir 200 lainnya mengalami luka-luka.
Meski demikian, Anutin menegaskan pembubaran parlemen tidak akan mengganggu operasi keamanan nasional. Ia memastikan pengerahan pasukan di sepanjang perbatasan tetap berlangsung seperti biasa.
“Situasi keamanan tetap terkendali dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik,” ujar Anutin kepada wartawan, Rabu.
Baca Juga: Perdana Menteri Anutin Charnvirakul Copot Kepala Distrik Hat Yai Akibat Tragedi Banjir Thailand
Anutin tercatat sebagai perdana menteri ketiga Thailand sejak Agustus 2023. Ia menghadapi tantangan berat dalam menstabilkan perekonomian nasional yang tertekan oleh tingginya utang rumah tangga, melemahnya konsumsi domestik, serta dampak tarif perdagangan dari Amerika Serikat. Ketidakpastian politik turut memperburuk kondisi ekonomi Thailand, yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara.
Sebelumnya, Anutin sempat menyatakan rencana pembubaran parlemen akan dilakukan pada akhir Januari 2026, dengan pemilu dijadwalkan berlangsung pada Maret atau awal April. Namun, situasi politik memaksanya mengambil langkah lebih cepat.
Anutin naik ke tampuk kekuasaan setelah Partai Bhumjaithai yang dipimpinnya keluar dari koalisi pemerintahan sebelumnya dan menjalin kesepakatan baru dengan Partai Rakyat. Kesepakatan itu mencakup sejumlah tuntutan, termasuk rencana referendum reformasi konstitusi.
Namun, koalisi tersebut kembali retak ketika tuntutan Partai Rakyat tidak dipenuhi. Siripong menyebut partai oposisi itu kemudian mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap perdana menteri.
“Ketika tuntutan mereka tidak dipenuhi, Partai Rakyat menyatakan akan menggulirkan mosi tidak percaya dan mendesak pembubaran parlemen,” pungkasnya.
Sumber: Tempo.co
