SUKABUMIUPDATE.com - DPC Organda Kabupaten Sukabumi meminta perusahaan yang ada di Sukabumi segera menyerahkan data angkutan barang. Hal itu menyusul banyaknya kendaraan angkutan barang yang didominasi oleh plat nomor dari luar Sukabumi.
BACA JUGA: Truk Pengangkut Semen Mogok Ditinggalkan Sopir Picu Kemacetan di Parungkuda Sukabumi
Sekjen DPC Organda Kabupaten Sukanumi, Dede Abdul Latif menilai volume kendaraan di Kabupaten Sukabumi sudah terlalu padat. Kebanyakan yang memadati jalan adalah kendaraan angkutan barang, sehingga kerap menjadi biang dari kemacetan di beberapa ruas jalan.
"Kami merasa geram melihat pemilik angkutan barang atau pihak pengelola angkutan barang di perusahaan tidak kooperatif, sehingga susah untuk diajak koordinasi di lapangan," kata Dede kepada sukabumiupdate.com, Kamis (4/7/2019).
BACA JUGA: Jadi Alternatif saat Jalur Sukabumi Macet, Warga Harap Jalan Sinagar - Ciganas Diperbaiki
"Contoh seperti kemarin ada angkutan barang yang mengalami gangguan alias mogok di tengah jalan, pihak logistik atau penanggung jawab angkutan tidak bisa di hubungi," lanjutnya.
Masih kata Dede, ketika Organda mencoba meminta keterangan dari si pengemudi soal lokasi kantor perusahaan atau bahkan pemiliknya, Dede mengaku kesulitan. Seringkali pengemudi bilang tidak tahu. Padahal kemacetan itu membawa kerugian materil.
"Kalau secara hitungan ekonomis, hitungan sekolah STTD tahun 2015. Kerugiannya mencapai triliunan rupiah. Tapi itu Kota Sukabumi yang melakukan peneletian. Namun, yang lebih kami soroti disini adalah dampak kemacetannya," kesal Dede.
BACA JUGA: H+4 Lebaran Cibadak Sukabumi Masih Macet, Pengendara: Hanya Bisa Sabar
Hal ini, sambung Dede, jelas sangat merugikan masyarakat Sukabumi yang setiap hari terkena dampak kemacetan akibat ulah pengusaha angkutan yang nakal. Kedepannya Organda bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, akan menindak tegas perusahaan yang tidak melaporkan jumlah kendaraanya.
"Angkutan barang di sektor peternakan, AMDK, padat karya dan hasil tambang, didominasi plat nomor kendaraan dari luar Sukabumi. Sekali lagi kami pertegas, perusahaan industri harus secepatnya menyerahkan jumlah angkutan atau armadanya," pungkas Dede.
