SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyebut salah satu daerah yang rawan dalam Pilkada 2018 adalah Jawa Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Yayat Hidayat mengamini pernyataan Tito tersebut.
“Pemilihnya paling besar, sehingga energi partai politik akan ditmpahkan habis-habisan di Pilgub Jabar menjelang Pemilu 2019,†kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 Oktober 2017.
Menurut Yayat, tidak ada jeda antara Pilkada Jawa Barat 2018 dengan Pemilu 2019. “Logika partai politik kalau sukses di Jawa Barat akan meraup untung, dan akan mendapat kursi di Pemilu 2019," kata Yayat.
Karena itu seluruh partai politik akan mencurahkan kekuatannya di Jawa Barat. "Ada 91 kursi DPR dari Jawa Barat," katanya.
Potensi lain yang dikhawatirkannya ada pada imbas pilkada DKI. “Jawa Barat itu paling dekat dengan DKI. Tentu ada imbas-imbas politik dari pilkada DKI akan masuk ke Jawa Barat,†kata Yayat.
Yayat mengatakan, potensi masalah yang ada di depan mata diantaranya soal perekaman E-KTP. “Kita tahu di Jawa Barat ada 1,3 juta orang belum melakukan perekaman, itu potensi masalah besar. Oleh karena itu KPU sering berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk membahas kekhawatiran itu,†kata dia.
Dia berharapa, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menuntaskan penyelesaian perekaman E-KTP itu sehingga seluruh warga Jawa Barat yang memiliki hak pilih bisa mencoblos. “Dirjen Administrasi Kependudukan mengatakan keyakinannya akan terselesaikan tahun ini,†kata Yayat.
Yayat mengatakan, pemilih dalam pilgub Jabar yang menjadi patokan saat ini berjumlah sekitar 32,8 juta orang. “Itu berdasarkan DPT pemilu terakhir, Pilpres terakhir, yang diperbarui DPT 11 kabupaten/kota yang telah melaksanakan pilkada kemarin. Jumlahnya turun sekitar 200 ribuan orang. Kemungkinan karena waktu itu masih ada DPT ganda,†kata dia.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat M Wasikin Marzuki setuju dengan pernyataan Kapolri tersebut. “Kapolri pasti punya data akurat dari laporan jajarannya di Jawa Barat atas berbagai kemunginan kerawanan dan gangguan keamanan. Kalau Bawaslu memetakan kerawanan pilkada itu dari sisi bagaimana pelaksanaan pilkada itu sesuai undang-undang atau tidak,†kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 Oktober 2017.
Wasikin mengatakan, kerawan dalam Pilkada Jawa Barat dari kacamata Bawaslu itu diantaranya potensi kemungkinan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada. “Misalnya money politic, black campaign, itu yang sudah muncul,†kata dia.
Sumber: Tempo
