Menata Ulang Demokrasi Lokal Sukabumi
Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 dan proyeksi penduduk tembus 3 juta jiwa berpotensi mengubah peta dapil serta menambah kursi DPRD Kabupaten Sukabumi menjadi 55 pada Pemilu Lokal 2031.
Saluran WhatsApp
Ikuti
Jumat, 30 Oktober 2026
putusan mk
Tok MK: Suami Cari Nafkah-Istri Urus Rumah dalam UU Perkawinan Bukan Bentuk Diskriminasi
MK Tegaskan Kewajiban Suami Mencari Nafkah dan Istri Mengurus Rumah Tangga Bukan Bentuk Diskriminasi.
Putusan MK: Aturan Uang Pensiun DPR MPR Bertentangan dengan UUD 1945
Suhartoyo menyebut UU 12/1980 ini telah kehilangan relevansi untuk dipertahankan. Karena itu, MK meminta DPR untuk merevisi dan menyesuaikan aturan tersebut dengan kondisi negara saat ini.
Putusan MK Tok! Wartawan Tak Bisa Langsung Digugat Pidana atau Perdata
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana maupun digugat secara perdata.
Putusan MK: Polisi Aktif Tidak Boleh Menduduki Jabatan Sipil, Wajib Mundur Dulu!
Ini menjadi bagian dari putusan perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 berkaitan dengan gugatan terhadap Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Tanggapi Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Usep, mengomentari putusan MK yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Putusan tersebut harus dihormati sebagai pijakan hukum yang kuat untuk pelaksanaan pemilu ke depan.
Sekolah Gratis Jadi Kewajiban, Ini Respons Pemerintah dan DPR atas Putusan MK
MK memutuskan sekolah dasar hingga menengah pertama wajib digratiskan, termasuk di sekolah swasta. Artikel ini memuat respons pemerintah, DPR, serta tantangan implementasi kebijakan tersebut.
Aturan Baru! Putusan MK Larang Peserta Pemilu Pakai Foto AI Secara Berlebihan
Amar putusan ini tercantum dalam perkara nomor 166/PUU-XXI/2023.
Putusan MK: Pejabat Daerah dan TNI/Polri Bisa Dipidana Jika Tak Netral di Pilkada 2024
MK menyebutkan pasal ini merupakan norma yang berpasangan dengan Pasal 71.
Dasco Umumkan RUU Pilkada Batal Disahkan DPR, Pilkada 2024 Ikuti Putusan MK
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa pihaknya batal mengesahkan RUU Pilkada.
Viral #KawalPutusanMK dan Isu Azizah Salsha, Fokus Warganet Terbagi Jadi Dua
Meski melek politik itu penting, faktanya era digital tak hanya memudahkan informasi tentang update informasi terkini. Faktanya, di waktu yang bersamaan isu perselingkuhan selebgram Azizah Salsha, istri pemain Timnas Pratama Arhan juga disorot publik.
Viral Siaran Peringatan Darurat Berlatar Biru Lambang Garuda, Apa Itu EAS?
Video Siaran Peringatan Darurat berlatar lambang garuda menggunakan gaya dan suara khas penyiaran era 1990-an. Video Peringatan Darurat dengan analog horor ini biasa disebut "Emergency Alert System" (EAS) yang digunakan di luar negeri, seperti Jepang.
Mahkamah Konstitusi Ingatkan KPU Jika Tak Patuhi Putusan MK Hasil Pilkada Berpotensi Tak Sah
Saldi Isra mengatakan, KPU mesti menindaklanjuti putusan MK sebelum menetapkan calon kepala daerah.
DPR Tolak Akomodir Putusan MK Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah
DPR manut putusan MA dan tolak putusan MK tentang syarat usia calon kepala daerah. Karpet merah untuk Kaesang Pangarep?
Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Bakal Revisi PKPU Pencalonan Kepala Daerah
Menurut Ketua KPU Mochammad Afifuddin, keputusan ini diambil mengingat kedudukan Putusan MK adalah segera berlaku tanpa mengubah undang-undang.
DPR Usul Perubahan Ambang Batas Pencalonan Pilkada Hanya untuk Parpol Tanpa Kursi DPRD
Hal ini diatur dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pasal 40 UU Pilkada inisiatif DPR yang disampaikan dalam rapat Panja RUU Pilkada.
Baleg DPR Diisukan Akan Anulir Putusan MK terkait Aturan Ambang Batas Pilkada
Baleg DPR RI akan menggelar rapat bersama pemerintah dan DPD terkait revisi Undang-Undang (UU) Pilkada pada Rabu 21 Agustus 2024.
DPR Bakal Rapat Bareng KPU Bahas Putusan MK Soal Perubahan Syarat Pencalonan Pilkada
Rapat DPR bareng KPU bahas Putusan MK soal perubahan syarat pencalonan Pilkada 2024 itu dijadwalkan pada Senin 26 Agustus 2024 mendatang.
Sah! PKPU Sesuai Putusan MK, Kepala Daerah Belum 40 Tahun Bisa Ikut Pilpres
Kepala Daerah Belum 40 Tahun Bisa Ikut Pilpres. Dokumen revisi PKPU sesuai putusan MK terlampir di laman resmi JDIH KPU.
Dugaan Nepotisme, Jokowi, Anwar Usman Hingga Gibran Dilaporkan ke KPK
Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang hingga Anwar Usman dilaporkan ke KPK atas dugaan nepotisme.
Sukabumi
Waketu DPRD Kota Sukabumi dari PDIP Turunkan Foto Wapres Gibran Buntut Putusan MK soal Ijazah
Sukabumi
Lima Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Cibuaya Sukabumi, Dua Orang Masih Hilang
Sukabumi
Jembatan Kompa Parungkuda Sukabumi Mulai Buka-Tutup, Bakal Ditutup Total 40-50 Hari
Jawa Barat
Stasiun Sukabumi Tertinggi Kedua di Jabar, Penumpang Naik KA Jarak Jauh Daop 1 Sepanjang 2025
Sukabumi