Soroti Layanan JHT, Ratusan Buruh Sukabumi Sampaikan Aspirasi ke BPJS Ketenagakerjaan

Para buruh menyoroti pelayanan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), dugaan praktik percaloan antrean, hingga transparansi pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan.

Buruh Sukabumi Ancam Mogok Kerja Jika Kenaikan UMK 2026 Dibawah 8,01 Persen

Proses yang berjalan alot di Dewan Pengupahan terus dikawal oleh serikat pekerja yang masih menunggu rekomendasi resmi dari pemerintah daerah.

Pengusaha dan Buruh di Sukabumi Kompak Tolak Iuran Tapera, Ini Sederet Alasannya

Pengusaha dan asosiasi buruh di Sukabumi kompak menolak iuran Tapera seperti tertera dalam PP 21 Tahun 2024 tentang Tapera.

Serikat Pekerja di Sukabumi Menolak Pencabutan Status UHC Non Cut Off

FSP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi menyatakan keberatan dengan langkah BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi yang mencabut status UHC Non Cut Off per 1 Mei 2024 bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang memerlukan pelayanan kesehatan.

Respon Putusan UMK 2024, SP TSK SPSI Sukabumi Sebut Pj Gubernur Sakiti Buruh

Ketua SP TSK SPSI Mochamad Popon menyebut putusan Bey Mahmudin benar-benar menyakitkan buruh, karena formula yang dipakai hanya mempertimbangkan usulan pengusaha dan sama sekali tidak mempertimbangkan usulan buruh.

Kembali Gelar Unjuk Rasa, SP TSK SPSI Minta UMK Sukabumi 2024 Naik 7,47 Persen

Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Kabupaten Sukabumi kembali menggelar unjuk rasa, Kamis (23/11/2023). Kali ini ratusan buruh menggruduk Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dimana Rapat Dewan Pengupahan digelar.

Selamatkan Buruh dari Jeratan Omnibus Law, SPSI Sukabumi Siapkan Hal Ini