Ada 3.717 Rumah Tidak Layak Huni di Kota Sukabumi, Keuangan Daerah Minim Kolaborasi Jadi Kunci

“Bagi kami, menyelesaikan Rutilahu adalah fondasi penting. Warga harus lebih dulu merasakan manfaat dari rumah layak huni, baru kemudian kita bicara pada pengembangan program perumahan yang lebih luas,” ujar Wali Kota Sukabumi

Paripurna DPRD Sukabumi: Infrastruktur, PPPK, dan Prioritas Anggaran 2026 Jadi Sorotan Utama

Asep Japar menyampaikan apresiasi atas masukan dari seluruh fraksi.

PAD Naik Rp 30,6 M Tapi Belum Optimal, Hera Pertanyakan Pengelolaan APBD Sukabumi

Gerindra mengajukan tiga pertanyaan krusial.

Sukabumi WTP ke-11 Berturut-turut, Transparansi APBD 2024 dalam Bahasan Paripurna DPRD

Andreas menegaskan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pemprov Jabar Siap Tindaklanjuti Rekomendasi LHP BPK Semester II 2024

Pj Gubernur Jabar menyebut penyerahan LHP oleh BPK merupakan momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan.

Pj Wali Kota Sukabumi dalam Agenda Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2024

Acara ini diselenggarakan oleh BPKPD Kota Sukabumi.

Sekda Kabupaten Sukabumi Buka Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah