Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) menjadi langkah penting. Dalam hal ini Perda ini (nomor 5 tahun 2023) dirancang untuk melindungi tenaga kerja, baik dari sektor
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar ini meminta pemerintah harus menjamin warganya untuk merasa tentram, tertib dan terlindungi berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar ini menyebut Perda Pesantren merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019. Merupakan pengakuan dan apresiasi negara kepada pesantren.
Anggota DPRD Jawa Barat M Jaenudin mengajak warga Sukabumi untuk menggali potensi lokal dalam bidang ekonomi kreatif.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar M Jaenudin mengungkapkan perda tersebut lahir dari harapan mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di Jawa Barat.
Perda Trantib Linmas Jawa Barat ini disosialisasikan ke warga di Aula Resto King Raos jalan Jalur Lingkar Selatan Cibolang Cibatu Cisaat Kabupaten Sukabumi, pada 9 Maret 2024.
Perda Trantib Linmas Jawa Barat ini disosialisasikan ke warga di Aula Resto King Raos jalan Jalur Lingkar Selatan Cibolang Cibatu Cisaat Kabupaten Sukabumi, pada 9 Maret 2024.
Dalam reses 2 tahun 2024 ini, Jaenudin mendatangi untuk menyerap aspirasi dari warga Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Senin (22/1/2024).
Pertemuan dengan warga Kota Sukabumi di Parantina Resto jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sudajayahilir Kecamatan Baros pada 11 Desember 2023
Data 2020 tercatat hampir 1.700 kasus kekerasaan yang menyasar perempuan dan anak di Jawa Barat.
Forum diskusi bersama warga Desa Karawang Kecamatan Sukabumi tersebut, berlangsung pada 8 Desember 2023 di Karawang Wetan 04/03.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Muhammad Jaenudin menyebut persoalannya harus diselesaikan dari hulu ke hilir, didukung dengan instrumen peraturan daerah.
