Kegiatan tersebut dihadiri para santri, tokoh masyarakat, serta jajaran pengurus pesantren. Safari Ramadan ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus penyampaian berbagai program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan.
DPRD Sukabumi mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah agar memperhatikan dan menaati Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Dadang Hermawan bersama anggota DPR RI Zainul Munasichin melakukan sosialisasi dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta BPJS Kesehatan di Surade.
Keberadaan pabrik yang belum mengantongi izin lengkap maupun yang masa berlaku izinnya telah habis di wilayah Kabupaten Sukabumi dinilai masih cukup banyak
Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan kunjungan kerja ke PT Aneka Dasuib Jaya di Kecamatan Bojonggenteng untuk meninjau kesesuaian tata ruang, pengelolaan lingkungan, hingga pelaksanaan CSR.
Anggota Dewan Kabupaten Sukabumi, Yudi Suryadikrama mengatakan Dewan akan menerima semua keluhan warga terkait menu MBG untuk segera ditindaklanjuti.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, mengatakan penertiban dilakukan terhadap sejumlah perusahaan yang masa IPAT-nya telah habis.
DPRD Kabupaten Sukabumi memfasilitasi penyelesaian status tanah warga Kampung Puncak Ceuri, Desa Sagaranten, yang selama ini belum memiliki kepastian hukum karena lahan masih berada dalam penguasaan perusahaan.
Musrenbang Kecamatan Parungkuda untuk penyusunan RKPD 2027 membahas 40 usulan prioritas hasil penyaringan dari 117 program yang diajukan desa. Usulan didominasi sektor infrastruktur dan kebutuhan dasar.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, meninjau lahan persiapan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau alun-alun Sagaranten. Pembangunan yang merupakan aspirasi masyarakat ini direncanakan mulai direalisasikan.
PAD Kabupaten Sukabumi dari pajak air tanah dinilai masih belum optimal. DPRD mencatat penerimaan pajak baru menyentuh sekitar 3 persen dari total potensi, sehingga mendorong pemda untuk memperkuat pendataan dan pengawasan.
Anggota DPRD Sukabumi tegaskan pemenuhan kebutuhan pangan SPPG harus disuplai melalui produk UMKM sekitar dan tidak menggunakan produk impor.
Meski CSR bersifat wajib, namun tidak memiliki patokan nominal anggaran yang mengikat. Hal tersebut karena CSR berbeda dengan instrumen fiskal seperti pajak, retribusi, maupun bonus produksi yang memiliki perhitungan pasti.
Rapat paripurna dilaksanakan berdasarkan Perubahan Pertama Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Sukabumi Bulan Desember 2025 tertanggal 8 Desember 2025.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari ikhtiar DPRD dalam memastikan program pembinaan olahraga di Kabupaten Sukabumi berjalan lebih terarah, profesional, dan memiliki landasan regulasi yang kuat.
Maraknya aktivitas pertambangan, khususnya yang tidak mengantongi izin resmi, dinilai turut memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana di Sukabumi.
Mereka dinilai berkontribusi aktif dalam memperluas pemahaman publik serta membantu mengikis stigma terhadap para penyintas HIV/AIDS.
