SUKABUMIUPDATE.com - Distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar SLB PGRI Ciambar, Kabupaten Sukabumi, terhenti sejak Senin, (5/10/2026). Penghentian itu terjadi setelah nama sekolah tersebut tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat yang menjadi acuan penyaluran dari pemerintah pusat.
Kepala SPPG Ciambar Munjul 2, Ghina Aidah Nabilah, mengatakan pihaknya tidak dapat melanjutkan distribusi karena harus mengikuti daftar sekolah yang tercantum dalam Surat Penetapan Penerima Manfaat Sementara tahap Kedua (SPS-2).
Menurut Ghina, dapur SPPG yang dikelolanya sebelumnya menyalurkan MBG ke sembilan sekolah. Namun, setelah menerima SPS-2, ada satu sekolah yang tidak tercantum dalam daftar tersebut adalah SLB PGRI Ciambar.
“Dari sembilan sekolah itu, satu sekolah aja yang enggak ada. Makanya kita pun bertanya-tanya, ini kenapa kok bisa enggak ada,” kata Ghina kepada sukabumiupdate.com, Kamis (22/10/2026).
Baca Juga: Waraas CampGround Pangalengan, Pilihan Berkemah Tepi Sungai untuk Menikmati Akhir Pekan
Ia menjelaskan, pada awalnya pihak SPPG mendapat penjelasan dari pusat bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Pihaknya kemudian mempertanyakan alasan itu karena SLB PGRI Ciambar diketahui memiliki NPSN.
“Awalnya kan itu mengenai NPSN. Kita pun berbicara ke pusat bahwa NPSN ada, kok. Jadi, setelah ditelusuri, ternyata BGN ini mau mengakomodir sekolah yang menginduk,” ujarnya.
Ghina mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari koordinasi dengan pusat, sejumlah sekolah yang tidak tercantum dalam SPS-2 diduga berkaitan dengan status sekolah yang menginduk pada sekolah lain.
Ia menyebut, sekolah-sekolah dengan status tersebut belum seluruhnya terakomodasi dalam pendataan penerima MBG. Proses sinkronisasi data di tingkat pusat disebut masih berlangsung.
Baca Juga: Era AI Media Tak Cukup Cepat, Suwarjono di LMS 2026 Tekankan Pentingnya Konten Relevan
“BGN masih dalam tahap sinkronisasi data pusat. Jadi, mungkin untuk NPSN kemarin, alasan NPSN itu tidak kuat karena memang NPSN sebenarnya semua sekolah ada,” katanya.
Meski demikian, penjelasan mengenai sekolah yang berstatus menginduk tersebut masih berdasarkan informasi yang diterima Ghina dari koordinasi dengan pusat.
Ghina menegaskan, pihak SPPG di lapangan tidak bisa menentukan sendiri sekolah yang akan menerima distribusi MBG. Penyaluran harus mengikuti daftar yang tercantum dalam SPS-2.
“Orang lapangan mengikuti instruksi pusat. Untuk pendistribusian MBG ini harus sesuai dengan SPS-2, nama-nama sekolahnya,” ucapnya.
Baca Juga: Ada 59 Ribu Santri di Kabupaten Sukabumi, Kelima Terbanyak di Jabar
Ia mengakui, secara lokasi SLB PGRI Ciambar berada tepat di samping dapur SPPG yang dikelolanya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat pihaknya bisa tetap menyalurkan MBG apabila nama sekolah tidak tercantum dalam daftar.
“Walaupun SLB ini sebenarnya lokasinya pas banget di samping dapur, tapi kita enggak bisa salurkan. Kalau memang instruksinya tidak distribusi, ya terpaksa kita pun berhenti karena mengikuti instruksi dari pusat,” tutur Ghina.
Ghina mengatakan, pihak SPPG mendatangi SLB PGRI Ciambar pada 5 Oktober 2026 untuk menyampaikan penghentian distribusi. Saat itu, pihaknya menyebut penghentian tersebut bersifat sementara sembari menunggu informasi lebih lanjut.
Namun, alasan yang disampaikan kepada sekolah ketika itu masih berkaitan dengan NPSN, sesuai penjelasan awal yang diterima SPPG dari pusat.
Baca Juga: Rp2,7 Miliar Bantuan KIP Kuliah Disalurkan ke 320 Mahasiswa yang Sudah Meninggal
Ghina mengakui, pihaknya belum menyampaikan secara tertulis penjelasan terbaru mengenai alasan SLB PGRI Ciambar tidak tercantum dalam daftar penerima MBG.
Ia mengatakan, pihak SPPG masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat sekaligus berencana kembali berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk menjelaskan perkembangan tersebut.
“Insyaallah segera datang ke sekolah untuk konfirmasi bahwa memang alasan yang lebih jelasnya lagi mungkin karena SLB ini sekolah yang menginduk dan kebetulan belum diakomodasi,” kata Ghina.
Hingga Kamis (22/10/2026), belum ada kepastian kapan distribusi MBG untuk SLB PGRI Ciambar dapat kembali berjalan.
Baca Juga: Terperosok saat Kuras Sumur, Lansia 53 Tahun di Ciemas Sukabumi Berhasil Diselamatkan
Ghina mengatakan, sekolah-sekolah yang tidak tercantum dalam SPS-2 masih menunggu keputusan dari pusat. Pihak SPPG juga belum menerima informasi mengenai tenggat waktu penyelesaian persoalan tersebut.
“Harus menunggu dari pusat sekarang. Kita juga sama-sama menunggu. Pihak dapur sekarang enggak bisa seenaknya memilih sekolah buat didistribusikan karena daftarnya sudah ada dari pusat,” ucapnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah memeriksa kembali data sekolah yang sebelumnya menjadi sasaran distribusi, termasuk kesesuaian alamat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, pihak SPPG menilai data yang mereka masukkan sudah sesuai.
“Kita pun mengecek lagi data-data kita, semuanya sudah sesuai. Jadi, kita hanya menunggu saja. Kita enggak bisa mengambil langkah yang bertentangan dengan instruksi pusat,” kata Ghina.
Baca Juga: Angin Kencang Saat Upacara Hari Santri di Sukabumi, Tenda Ambruk Peserta Terluka
Sementara itu, Kepala SLB PGRI Ciambar, Devi Susanti, sebelumnya mengatakan penghentian MBG berdampak pada sekitar 40 pelajar penerima manfaat di sekolahnya.
Devi menuturkan, pihak sekolah menerima pemberitahuan dari SPPG pada malam 4 Oktober 2026 bahwa distribusi untuk keesokan harinya tidak dapat dilanjutkan karena persoalan NPSN.
Padahal, menurut Devi, SLB PGRI Ciambar memiliki NPSN 69760680 dan tercatat dalam referensi data pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Devi mengaku sempat meminta dasar tertulis mengenai penghentian distribusi tersebut. Namun, pihak sekolah hanya menerima selebaran yang menyebut SLB tidak masuk dalam daftar penerima.
Setelah sebelumnya menerima distribusi MBG, pihak sekolah kini berupaya memenuhi kebutuhan makanan pelajar secara mandiri sejak penyaluran program tersebut terhenti, salah satunya dengan menyiapkan nasi liwet.
Baca Juga: Putus Sekolah, Kisah Pilu Remaja Sukabumi yang Dipaksa Melayani 5 Pria Tiap Hari
Devi juga mengungkapkan, sejumlah pelajar sempat mempertanyakan tidak adanya makanan yang sebelumnya rutin mereka terima. Kondisi tersebut menjadi perhatian sekolah karena MBG telah menjadi bagian dari kegiatan yang dinantikan para pelajar.
Ia berharap persoalan pendataan yang menjadi dasar penghentian distribusi dapat segera diselesaikan. Menurutnya, para pelajar penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan perhatian agar tidak terlewatkan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Devi berharap para pelajar SLB PGRI Ciambar dapat kembali menerima manfaat program MBG setelah persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
