SUKABUMIUPDATE.com - Jajaran Komisi I DPRD mengumpulkan para camat se-Kabupaten Sukabumi dalam rangka menindaklanjuti LKPJ Bupati tahun 2020 di aula BKPSDM, Senin, 19 April 2021.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi menjelaskan, di beberapa kecamatan terdapat persoalan yang menjadi pembahasan, yakni mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tingkat kecamatan.
"Di beberapa wilayah ada persoalan yang menarik yakni PAD Kecamatan di bidang PBB dan retribusi IMB. Ada trend beberapa kecamatan PAD naik, tapi ada juga yang menurun. Ada beberapa kendala, seperti kurangnya tenaga penagih menarik retribusi sendiri," kata Badri kepada sukabumiupdate.com.
Untuk itu, lanjut Badri, dalam pertemuan tersebut para camat meminta Pemkab Sukabumi memberikan tenaga pegawai khusus untuk penarikan PBB dan IMB.
"Mereka (para camat) menyampaikan kepada kami untuk menindaklanjuti dan diberi skala prioritas untuk sektor-sektor itu, agar bisa menggenjot perekonomian yang ada di masing masing kecamatan," jelasnya.
Masih kata Badri, persoalan berikutnya terkait dengan gaji honor non PNS yang anggarannya cukup kecil, sementara kecamatan memerlukan anggaran tersebut. Hal lainnya, pembinaan terhadap para petani, peternak dan lain sebagainya.
"Serta pembahasan terkait infrastruktur karena ada kesenjangan sosial, ekonomi dan sebagainya ini diakibatkan karena persoalan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, maupun infrastruktur pertanian, yang menunjang kepada perekonomian," terangnya.
Komisi I DPRD mengumpulkan para camat se-Kabupaten Sukabumi dalam rangka menindaklanjuti LKPJ Bupati tahun 2020 di aula BKPSDM, Senin, 19 April 2021. - (Istimewa)</span"Intinya dari sisi LKPJ ini, mereka memberikan harapan dan usulan, kami DPRD akan membuat kajian dan telaahan terhadap persoalan itu, memang struktur APBD di kecamatan cukup kecil dan sangat terbatas lingkup kegiatannya sehingga tidak terlalu menusuk kepada persoalan krusial," bebernya.
Adapun langkah DPRD, lanjut Badri akan berusaha mengakomodir ataupun menampung keluhan serta usulan dari pada camat untuk menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah.
"Kita akomodir untuk rekomendasi ke Pak Bupati nanti untuk menindaklanjuti atau menjadi pedoman langkah kebijakan untuk tahun berikutnya," tandasnya.
