TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
bankbjb

RA Kartini dan Srikandi Penyelenggara Pemilu

Kamis 21 Apr 2022, 17:50 WIB

Penulis: Nuryamah,SE.I,.MH | Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sukabumi

RA Kartini menginspirasi bagi perempuan-perempuan masa kini yang terus berkarya dan memberikan kontribusi di kehidupannya. Berkat perjuangan RA Kartini, perempuan saat ini berkesempatan mendapatkan Pendidikan yang sama dan dapat berkarya seperti halnya laki-laki.

Dan saat ini, terus bermunculan kartini-kartini masa kini yang luar biasa, bisa ikut berkontribusi dalam membangun negara dan keluarga dengan berbagai macam profesi dan latar belakang Pendidikan itu semua berkat perjuangan dan pahlawan perempuan, RA Kartini.

Tidak terkecuali Srikandi Bawaslu harus berterima kasih kepada RA Kartini karena sudah memberi contoh konkret tentang perempuan yang tidak hanya melulu soal dapur, kasur dan sumur. Tapi perempuan bisa bekerja sesuai dengan prosesnya masing-masing.

Dalam hal ini, Srikandi Bawaslu bisa melanjutkan semangat RA Kartini untuk bekerja di tempat yang didominasi oleh kaum laki-laki dengan pekerjaan (maskulin) dan penuh waktu ketika sudah memasuki tahapan Pemilihan Pemilu atau Pilkada, baik itu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan akhir. 

Berbicara tugas bawaslu ada 3 :  C.A.T (pencegahan, pengawasan, penindakan) yang didalam cara kerjanya tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan.

a) Pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dan peserta pemilu. Adapun Tentang Undang-undang yang mengatur Pemilu dan pemilihan yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

b) Sedangkan pengawasan dilakukan utamanya terhadap Netralitas ASN, Netralitas Kades, Money Politik,Black Campaign sesuai dengan IKP (Indeks Kerawanan Pemilihan dan Pemilu) dan mengawasi setiap Tahapan Pemilu/Pemilihan.

c) Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi Temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Dalam pelanggaran pemilu maupun pemilihan terdiri menjadi 4 bagian : pertama, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu/Pemilihan, kedua, Pelanggaran Kode Etik, ketiga, Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan, keempat, Pelanggaran Hukum Lainnya dan keempat pelanggaran ini bersumber dari Temuan atau Laporan.


Halaman :
Tags :
BERITA TERPOPULER
Berita Terkini
x