TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
bankbjb

Tidak Ada Urgensi dan Manfaatnya Peraturan Presiden Tentang Dewan Keamanan Nasional

Penulis
Kamis 1 Sep 2022, 13:37 WIB

Berdasarkan hal tersebut telah jelas dan tegas bahwa UU Polri beserta peraturan pelaksanaannya telah menetapkan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kesembilan

Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruksi pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keamanan dalam negeri adalah sebagai berikut:

a) Presiden:

menetapkan arah kebijakan Polri (kebijakan umum);

b) Kompolnas:

menyusun arah kebijakan Polri bersama dengan Polri, kemudian Kompolnas mengusulkan arah kebijakan Polri tersebut kepada Presiden.

c) Polri:

menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis Polri sesuai arah kebijakan Polri yang ditetapkan Presiden.

Dengan demikian, apabila DKN yang akan menetapkan kebijakan dan Staf DKN yang akan merumuskan rancangan kebijakan di bidang keamanan nasional yang secara substansi berurusan  dengan urusan pemerintahan di bidang keamanan, maka hal ini jelas bertentangan dengan tugas dan fungsi Polri yang telah diatur dalam UU Polri.


Editor
Halaman :
BERITA TERPOPULER
Berita Terkini
x