SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan masih menyoroti soal Bantuan Sosial (Bansos) Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang kini masih bergulir, baik bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat desa.
BACA JUGA: Bagikan Ribuan Paket Sembako di Sukabumi, Hasim Adnan: Perhatikan Guru Ngaji!
Politisi PKB dari Dapil Kabupaten dan Kota Sukabumi ini mengaku, perhatiannya masih terkonsentrasi pada masalah pendataan yang tak beraturan hingga berujung permasalahan.
"Ada sembilan pintu bantuan. Jawa Barat adalah salah satu dari sembilan pintu bantuan tersebut. Problem muncul ketika pemerintah provinsi meminta data ke kabupaten/kota. Setelah dicek data itu masih data yang lama. Mulai terjadi kekisruhan karena datanya belum diupdate," kata Hasim saat diwawancarai sukabumiupdate.com, belum lama ini.
BACA JUGA: Hasim Adnan: PSBB di Sukabumi Masih Jauh dari Efektif
Berkaca pada persoalan tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menilai akar permasalahan adalah mengenai pendataan yang sering tidak sinkron. Baik data DTKS maupun Non-DTKS.
"Contoh bantuan dari provinsi itu khusus untuk kategori Misbar (Miskin Baru) terdampak Covid-19 atau Non-DTKS. Sementara misalnya data di Dinas Sosial itu punyanya DTKS. Sejak awal muaranya berbeda, sehingga wajar ada miskomunikasi dan tidak ketemu di satu titik yang sama. Landasannya saja sudah berbeda," ujar pria yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jawa Barat tersebut.
BACA JUGA: Mengevaluasi Kinerja BUMD Jawa Barat, Hasim Adnan Sekretaris Komisi III Beri Dua Catatan Khusus
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, terutama komunikasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai pendataan.
"Saya enggak tahu persis pola yang dibangun oleh pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota seperti apa. Tapi hari ini kita menyaksikan bagaimana komunikasi itu tidak dibangun cukup efektif, sehingga urusan data enggak pernah selesai. Enggak pernah serius. Ini baru bicara urusan data dulu, belum komunikasi yang lain," tegasnya.
BACA JUGA: DPRD Jabar Siapkan Skema Bantuan, Hasim Adnan: Untuk Ustadz dan Honorer
Hasim berharap, persoalan pendataan penerima bantuan di tengah pandemi Covid-19 ini bisa menjadi pelajaran ke depan, khususnya untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar niat dan tujuan awal membantu perekonomian masyarakat betul-betul tepat sasaran dan tepat guna.
"Jangan sampai yang layak dapat bantuan malah enggak dapat, sementara yang enggak layak malah dapat bantuan. Saya sudah terima laporan dari masyarakat di beberapa desa di Sukabumi. Saya kira kita perlu duduk bersama. Sebetulnya enggak terlalu ribet kalau mau meng-upgrade data, karena sistem IT kita sudah cukup canggih. Tinggal bagaimana eksekusinya," tandas Hasim.
