Bahas Pendidikan dan Kesehatan, Pengawasan DPRD Jabar di Cidahu Sukabumi

Sukabumiupdate.com
Jumat 17 Apr 2026, 21:48 WIB
Bahas Pendidikan dan Kesehatan, Pengawasan DPRD Jabar di Cidahu Sukabumi

Anggota DPRD Jawa Barat Muhammad Jaenudin saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jumat (17/4/2026) | Foto : Tim Adc

SUKABUMIUPDATE.com — Pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan Anggota DPRD Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jumat (17/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Jaenudin juga memberikan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat setempat.

Dalam paparannya, Jaenudin mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah memprioritaskan pembangunan sarana pendidikan, khususnya penambahan ruang kelas baru (RKB) untuk tingkat SMA negeri.

“Tujuannya agar putra-putri di Jawa Barat bisa terfasilitasi jika ingin bersekolah di negeri,” ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya peran lembaga pendidikan swasta dalam mendukung pemerataan akses pendidikan. Menurutnya, pemerintah provinsi terus mendorong agar sekolah swasta tetap berkembang dan berjalan beriringan dengan sekolah negeri.

Baca Juga: Inilah Sosok Diduga Pelaku Penipuan Modus Jumat Berkah di Masjid Al Arfaj Cibadak

“Kita ingin swasta jalan, negeri juga jalan, dibantu oleh pemerintah provinsi,” tambahnya.

Di sektor kesehatan, Jaenudin menyoroti keluhan masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Ia memastikan akan mendampingi warga, khususnya yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI).

Sementara bagi warga yang belum terdaftar dalam BPJS PBI, Jaenudin menyebut dapat diakomodasi melalui program Gakinda (Keluarga Miskin Daerah).

Ia berharap, melalui pengawasan ini, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dapat segera ditangani sehingga warga, terutama dari kalangan kurang mampu, tetap mendapatkan akses layanan dasar secara layak. (adv)

Berita Terkait
Berita Terkini