SUKABUMIUPDATE.com - Mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama meloloskan dana bantuan sebesar US$ 221 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun untuk Palestina beberapa jam sebelum jabatannya berakhir. 

Mengapa Obama meloloskan dana itu ke Palestina hanya beberapa jam sebelum Donald Trump menjabat sebagai presiden AS? 

Dana bantuan kepada Palestina sebenarnya sudah disetujui Kongres untuk masuk dalam anggaran tahun 2015-2016. Sehingga tinggal menunggu pengucuran. Namun, sedikitnya dua anggota partai Republik di DPR masing-masing Ed Royece dari California sebagai Ketua Komisi Urusan Luar Negeri dan Kay Granger dari Texas sebagai anggota komisi pendanaan, telah meminta dana itu diblokir setelah mengetahui Palestina tengah berusaha mendapatkan status keanggotaan di PBB dan lembaga internasional lainnya. 

Dana bantuan Untuk Palestina bersumber dari dari Dana US Agency for International Development (USAID). Dana itu digunakan untuk  bantuan kemanusiaan di Tepi Barat dan Gaza, mendukung reformasi keamanan dan politik termasuk mempersiapkan pemerintahan yang baik dan penegakan hukum bagi Palestina jika nanti resmi sebagai negara berdaulat.

Obama telah tahu sikap Donald Trump terhadap Palestina. Mengutip New York Times, dana bantuan untuk Palestina sepertinya  menimbulkan amarah dari sejumlah anggota Kongres. Hal serupa juga di Gedung Putih. Penyebabnya, Donald Trump telah bersumpah akan menjadi pendukung Israel bahkan telah mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berkunjung ke Washington pada Februari mendatang. 

Donald Trump juga sudah membahas rencana pemindahan kedutaan AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini menjadi agenda utama Donald Trump dalam kurun waktu 48 jam setelah resmi menjabat sebagai presiden AS. 

Selain mencairkan dana bantuan untuk Palestina, Kongres juga diberitahu Obama akan mencairkan dana  program perubahan iklim sebesar US$ 5,2 juta dan untuk PBB sebesar US$1,6 juta. Dan terakhir dana sebesar US$ 1,05 juta untuk Perwakilan Khusus Kementerian Luar Negeri di Afganistan dan Pakistan serta Biro Urusan Asia Selatan dan Tengah. 

Sumber: TEMPO