Bahas Kemacetan, Pemkab Sukabumi Utus Staf Satpol PP dan UPTD Dishub

Jumat 21 Okt 2016, 13:14 WIB
Bahas Kemacetan, Pemkab Sukabumi Utus Staf Satpol PP dan UPTD Dishub

SUKABUMIUPDATE.COM - Forum Masyarakat Peduli Kemacetan Lalulintas Sukabumi (Formalitas) kecewa dengan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi dalam mencari solusi mengatasi kemacetan di wilayah Utara Kabupaten Sukabumi, yang dinilai sudah mengkhawatirkan.

Pemkab Sukabumi hanya mengirimkan petugas dari Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) untuk beraudensi dengan aktivis Formalitas.

Hal ini diungkapkan juru bicara Formalitas, Budi Mulyadi kepada sukabumiupdate.com, usai beraudensi di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Sukabumi di Palabuhanratu, Jumat (21/10). Budi mengatakan, di antara penyebab kemacetan adalah kebijakan tata ruang industri yang salah, karena di daerah Utara Sukabumi ada banyak industri padat karya, belum lagi pasar tumpah yang menggunakan bahu jalan.

“Kami menilai ini bukan hanya tugas kepolisian untuk mengatur manajemen dan rekayasa lalu lintas tapi yang paling penting adalah peran serta pemerintah dalam mencari solusi. Namun sangat disayangkan yang mewakili Pemkab hari ini hanya staf Pol PP, dan UPTD Dishub Palabuhanratu, seharusnya bupati dan pejabat dinas terkait yang hadir,” tetang Budi.

Menurut Budi, audiensi ini untuk menyampaikan keluhan publik tentang kemacetan di Sukabumi terutama di wilayah Utara kepada Polres Sukabumi. Karena dampak dari kemacetan sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat.

Sementara itu, Wakil Kepala (Waka) Polres Sukabumi Kompol Ryky Widiya Muharram saat audiensi mengatakan masalah kemacetan memang menjadi persoalan utama yang harus dicari solusi, untuk kewenangan dan menjadi kekurangan dipihak kepolisian selama ini.

“Kami akan segera melakukan evaluasi internal, sementara yang melibatkan pemerintah daerah. Akan segera diagendakan pertemuan ulang dalam minggu ini, melibatkan pimpinan daerah serta dinas terkait untuk kita bahas bersama mencari solusi terbaik,” terangnya.

Editor :
Berita Terkini