SUKABUMIUPDATE.COM - Hari jadi Kabupaten Sukabumi diperingati setiap tanggal 1 oktober, menurut sumber tertulis, tanggal tersebut dijadikan sebagai momentum hari jadi terkait peristiwa penting yang terjadi di Sukabumi pada awal-awal kemerdekaan Republik Indnesia.
Dikutip dari halaman wikipedia.org, berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Jumat 17 agustus 1945 dengan cepat ditanggapi oleh para pejuang  Sukabumi, respon yang sama juga terjadi di daerah lain termasuk Surabaya, dan lain-lain.
Para pejuang Sukabumi  khususnya yang sering berkumpul di jalan Cikiray 10b  beserta tokoh-tokoh Pembela Tanah Air (PETA) mengadakan pertemuan dan bermusyawarah. Antara lain dari mereka Mr Samsoedin, Dr Aboe Hanifah, Mr Haroen, Emon, Emo Harja, dan RH Didi Sukardi.
Dalam musyawarah tersebut, disepakati beberapa hal penting, pertama, menetapkan langkah-langkah untuk membebaskan semua tahanan politik yang masih ditahan oleh  tentara jepang, kedua, Mengibarkan bendera Merah Putih diseluruh kantor/jawatan pemerintah.
Ketiga, mengganti kepala-kepala jawatan dan pimpinan instansi pemerintah yang masih diduduki orang-orang  Jepang oleh  Bangsa Indonesia, keempat, mengutus delegasi ke keresidenan Bogor untuk mendesak residen (Syukocan) untuk melaksanakan serah terima kekuasaan dari tangan Jepang kepada Republik Indonesia.
Delegasi ke Karesidenan Bogor terdiri dari Ajengan  Acun Basyoeni,  R Soekardi, dan R Emo Harja, kelima, melaksanakan gerakan aksi massa (rakyat), apabila usaha delegasi ke Karesidenan Bogor gagal, aksi ditetapkan tanggal 1 Oktober 1945 dengan dipimpin oleh panitia lima yaitu, Soeryana dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Soekoyo dari Kepolisian, S. Waluyo dari Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), Abdoerrohim  dari  alim  ulama, Ali Basri dari utusan daerah/kecamatan.
Pada 21 Agustus 1945, terjadi perebutan Balai Pertemuan Umum (societat), para pejuang muda bersama tokoh-tokoh PETA tanpa menghiraukan kekuatan persenjataan tentara Jepang, bergerak mengambil alih gedung (disebut juga Hotel Victoria), yang kemudian dijadikan markas Barisan Keamanan Rakyat (BKR), sekarang menjadi Gedung  Juang 45, serta dijadikan tempat berkumpulnya para pejuang muda dalam mengatur strategi mempertahankan kemerdekaan. Mereka mencetuskan kebulatan tekad untuk merebut kekuasaan dari tangan kekuasaan Jepang.
Konsolidasi nasional paska kemerdekaan terus dilakukan oleh pemerintah pusat dibawah pimpinan Sukarno, pada 23 Agustus, Sukarno mengumumkan pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) yang kemudian diikuti pembentukannya di daerah-daerah secara berjenjang, di Sukabumi dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) oleh KH Ahmad Sanusi (sebagai anggota KNIP) dan sebagai ketua KNID ditunjuk Dr Abu Hanifah.
Namun pada perkembangan selanjutnya, Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat No X/1945 yang isinya menetapkan KNIP diberikan kewenangan legislasi sebelum adanya DPR/MPR. Maka disukabumi pun ditetapkan KNID dengan susunan pengurus Mr. Haroen sebagai Ketua didampingi beberapa anggota lainnya, MO Zaenudin, S Waluyo, Ali Basri dan Oetom Soemaatmadja.
Rencana pengiriman delegasi ke karesidenan Bogor untuk bernegosiasi dengan pemerintah Jepang terkait transfer kekuasaan ke pemerintahan Republik Baru rupanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan, Jepang tidak merespon dan bersikukuh mempertahankan status quo.
Akhirnya, sesuai rencana yang telah di sepakati, maka pada hari senin tanggal 1 Oktober 1945 bada solat subuh berbondong-bondong massa, berbaris teratur dengan perlengkapan seadanya (golok, bambu runcing, tongkat kayu, dan lain-lain) menyerbu Kota Sukabumi dari 4 penjuru, di bawah pimpinan pejuang masing-masing desa.
Kumandang takbir Allahu Akbar dengan diselingi pekik Merdeka menggema di seluruh Kota Sukabumi. Massa rakyat berkumpul di gedung dan halaman markas  BKR, di lapangan Victoria (sekarang Gelanggang Merdeka  Sukabumi), di alun-alun depan Mesjid  Agung, di jalan-jalan sampai ke Pendopo Sukabumi.
Mereka siap untuk mendengarkan laporan hasil delegasi ke keresidenan Bogor, serta siap menerima komando dari panitia 5 (lima) dengan semangat jiwa perjuangan yang tinggi.
Di dalam pengumumannya kepada massa, Ajengan Acun Basyoeni (Ketua BKR pertama dan salah satu dari delegasi yang di utus menemui residen di Bogor) menyatakan, bahwa serah terima pemerintahan dari tangan Jepang ke tangan Republik Indonesia baru dapat dilaksanakan sampai tingkat Keresidenan, sedangkan untuk di tingkat Kota dan Kabupaten pelaksanaannya ditangguhkan. Demikian pula keterangan dari sdr. R. Emo Harja menyatakan, bahwa perundingan dengan Syucokan (residen) di Bogor hasilnya gagal total.
Menghadapi kenyataan demikian amarah massa rakyat tidak bisa ditahan lagi dan secara spontan mereka menyebar melakukan gerakan masing-masing, yaitu :
1. Mengurung kantor Kempetai (sekarang kantor Pelayanan Pajak dan kantor Badan Pertanahan Nasional), untuk membebaskan semua tahanan politik, diantaranya bapak  RA Kosasih  (kemudian R. A. Kosasih sempat menjadi Pangdam Siliwangi) serta merampas seluruh senjata yang ada di sana.
2. Menurunkan bendera Jepang, kemudian menggantinya dengan mengibarkan bendera Merah Putih secara resmi di lapangan Victoria (sekarang lapang merdeka Sukabumi).
3. Merebut kekuasaan pemerintahan termasuk instansi lainnya, seperti Den Ki (PLN) , kantor telepon, kantor tambang emas Cikotok, Industri logam BARATA, gudang senjata di Wangun dan Tegalpanjang, Pabrik Kina, Pabrik Teh Goalpara dan lain-lain.
Dalam beberapa hari saja, dengan disemangati gerakan heroik 1 Oktober 1945 seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi telah dapat dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. Para pejabat Kewedanaan dan Kecamatan yang tidak sejiwa dengan para pejuang kemerdekaan kemudian diganti dengan tokoh–tokoh masyarakat dan tokoh ulama yang berjiwa pejuang kemerdekaan.
Setelah berhasil merebut pemerintahan dari tangan Jepang, dengan aspirasi masyarakat yang tercetus pada peristiwa 1 Oktober 1945, Residen Bogor kemudian mengangkat Mr. Haroen menjadi Bupati Sukabumi yang pertama dalam masa Kemerdekaan Republik Indonesia wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sukabumi pada saat itu meliputi wilayah Sukabumi serta mengangkat Mr. Syamsoedin jadi Walikota Sukabumi,  Dan kemudian, peristilahan Jepang diganti ke dalam sebutan Indonesia, seperti Ken, Gun, Son, dan Ku, dirobah menjadi  Kabupaten, Kewedanaan, Kecamatan, dan Desa.
Menurut, Irman Firmansyah dalam bukunya yang berjudul "Soekaboemi The Untold Story (2016:296)" Kesuksesan dalam perebutan pemerintahan di Sukabumi tidak terlepas dari koordinasi dan rencana yang sudah matang, Hal ini karena penyerangan 1 oktober merupakan penyerangan yang sudah terkoordinir dan memiliki banyak massa, terdiri dari organisasi-organisasi kelaskaran yang sudah berdiri di Sukabumi, seperti Pesindo, Hisbullah, Laskara Rakyat, Barisan Banteng, Barisan Islam Indonesia, Kelompok bekas Tahanan Digul, Kebaktian Rakyat Sulawesi serta perkumpulan pemerintahan sipil dan Kepolisian".
Demikian sekilas mengenai sejarah perjuangan rakyat Sukabumi mengambil alih kekuasaan pemerintahan daerah dari tangan pemerintah Jepang, sehingga  tanggal 1 Oktober 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Sukabumi.
