Hal tersebut ditegaskan Presiden KSPI Said Iqbal, yang menolak penetapan UMP di sejumlah daerah, terutama DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang dinilai tidak sesuai ekspektasi buruh.
Ketua SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi, Mochamad Popon, mengatakan pemerintah dinilai mengulur waktu dalam menerbitkan regulasi pengupahan.
Buruh Sukabumi menilai formula kenaikan UMP 2026 yang mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi belum mampu menjawab kesejahteraan buruh serta masih mengabaikan kebutuhan hidup layak.
Prabowo Resmi Teken PP Pengupahan, Ini Dasar Penetapan UMP dan UMK 2026.
Menaker Yassierli memastikan UMP 2026 diumumkan sebelum 31 Desember 2025. Penundaan penetapan UMP disebabkan PP Upah Minimum belum rampung dan adanya unsur baru Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dihitung.
