Politisi Sukabumi: Perpanjangan Jabatan Kepala Daerah dan DPRD Tanpa Pemilu Langgar Kedaulatan Rakyat
Perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD tanpa mellui pemilihan umum (Pemilu) tidak logis dan tidak menghormati azas demokrasi.
Perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD tanpa mellui pemilihan umum (Pemilu) tidak logis dan tidak menghormati azas demokrasi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Usep, mengomentari putusan MK yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Putusan tersebut harus dihormati sebagai pijakan hukum yang kuat untuk pelaksanaan pemilu ke depan.
Keputusan pemisahan pemilu ini merupakan bagian dari amar putusan hakim untuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perludem.