Pembatasan Pertalite Tunggu Sistem Siap, Menkeu Soroti Akurasi Data DTSEN
Menkeu Purbaya sebut pembatasan BBM Pertalite menunggu kesiapan sistem dan perapian DTSEN BPS senilai Rp7 triliun.
Menkeu Purbaya sebut pembatasan BBM Pertalite menunggu kesiapan sistem dan perapian DTSEN BPS senilai Rp7 triliun.
Pemerintah bakal membatasi BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar untuk warga Desil 10. Menkeu Purbaya sebut langkah ini hemat 10% APBN (21/8/2026).
Pemerintah memastikan akan menanggung utang pembangunan Kopdes Merah Putih senilai Rp240 triliun melalui APBN. Pembayaran dilakukan selama enam tahun dengan cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun, dimulai September 2026.
Pedagang online yang berjualan di Marketplace kabarnya bakal dipungut panjak oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai awal Juli 2026.
Kedatangan keduanya ini di tengah merebaknya isu reshuffle alias perombakan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebut pelemahan rupiah di atas Rp17.800 tak masuk akal. Namun, ia pastikan pemerintah tak khawatir dan asumsi APBN 2026 tetap aman.
Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mendukung gerakan good journalism dan meminta media tetap kritis serta memberi solusi. Pernyataan ini disampaikan dalam Fun Run yang digelar Forum Pemred dan dihadiri ratusan insan media.
Purbaya menegaskan pelaku yang menolak ditertibkan akan ditangkap. Menkeu merespons penolakan dari pedagang barang bekas atau thrift atas kebijakan pengetatan yang dilakukan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi kedua dalam bursa calon presiden, berada tepat di bawah Presiden Prabowo Subianto
Hal itu diungkapkan KDM menanggapi ungkapan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai penyimpanan dalam bentuk giro merugikan karena bunganya rendah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui ada dana tersimpan di bank, namun merupakan dana kas daerah senilai Rp2,6 triliun yang dapat digunakan setiap saat jika dibutuhkan.
Menteri Keuangan menolak usulan pengalihan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.