Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram (Kg). Hal itu dilakukan agar penyaluran gas yang dikenal dengan gas melon, dapat tepat sasaran.
Secara umum, tabung gas LPG yang beredar di pasaran dibedakan berdasarkan ukuran dan merek.
Hal ini ditegaskan Wakil Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Yuliot Tanjung, soal kebijakan terbaru penataan subsidi energi tepat sasaran.
Ada aturan baru, pembelian Gas LPG 3 Kg wajib pakai KTP
Diduga tidak kuat menanjak, mobil pick up bermuatan gas LPG 3 kilogram terjun ke jurang di tanjakan Cisarakan, Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi
Eeng Erwandi (58 tahun) warga Citamiang Kota Sukabumi menjadi korban ledakan Tabung Gas LPG 3 Kg saat dirinya hendak memasak nasi di dapur rumah milik Rahmat (61 tahun)
Per tahun 2024 ada aturan khusus terkait dengan pembelian LPG 3 Kg, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini telah menerbitkan aturan pasti terkait ketentuan pembelian Gas LPG bersubsidi tabung 3 kg
Kepmen ESDM tentang Aturan Beli LPG Pakai KTP menyebutkan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu untuk tahap I dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 1 Maret 2023.
Hiswana Migas Sukabumi menyatakan harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3 kilogram (kg) naik dari Rp16 ribu menjadi Rp19 ribu per tabung.
Mulai tahun depan pembelian gas 3 kg harus menggunakan KTP agar penyalurannya tetap sasaran.
