Masalah ini menjadi bahasan utama dalam kegiatan pembinaan notaris yang digelar Pengwil Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Kanwil Kemenkumham Jabar di Kota Sukabumi, Rabu (19/11/2025).
Raperda ini diharapkan bisa mendorong Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Sukabumi untuk berkontribusi bagi masyarakat dan pemda.
Kunjungan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali tersebut dalam konsultasi Raperda Produk Hukum Daerah.
Ketiga Raperda itu yakni Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, PMKS dan Penyelenggaraan Perhubungan.
DPRD Kabupaten Sukabumi kunjungi Kantor Kemenkumham Jabar untuk konsultasi penyusunan 11 Propemperda tahun 2024.
Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang menjadi anggota Pansus II melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait Raperda Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan ke Kemenkumham Jabar, pada Senin (30/10/2023).
Kadivpas Kanwil Kemenkumham Jabar, Kusnali menyebut idealnya sebuah lapas memiliki lahan kurang lebih 5 hektare untuk sarana pembinaan WBP.
Ada beberapa hal, pertama disampaikan terkait dengan pemilihan pansus, kemudian terkait tata cara beracara yang menjadi ranah Bahor dan Jam Kerja DPRD Kabupaten Sukabumi.
