Perubahan APBD 2026, Fraksi PKS DPRD Sukabumi Dorong Dana Desa Naik hingga 15 Persen
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi usulkan peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) hingga 15 persen dari DAU/DBH pada Perubahan APBD TA 2026.
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi usulkan peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) hingga 15 persen dari DAU/DBH pada Perubahan APBD TA 2026.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menerima audiensi Presidium DOB Sukabumi Utara. DPRD dorong Pemda update data kapasitas daerah dan tembus Prolegnas 2026.
Resmi Disahkan, DPRD Kabupaten Sukabumi Tetapkan Perda Pendataan dan Pemanfaatan Tanah Terlantar.
Nomor +62 813-1348-741 yang mengatasnamakan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan melalui pesan WhatsApp adalah penipuan.
Beredar Nomor WhatsApp Penipu Catut Nama Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi kecewa saat sidak terkait perizinan Pabrik ke PT Kaya Karung Bersama (KKB) Cicurug. Manajemen mangkir dan karyawan bungkam, DPRD siapkan pemanggilan khusus.
“Kami tidak anti investasi. Justru kami ingin investasi di Sukabumi tumbuh sehat, tertib, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Legalitas itu bukan sekadar formalitas, tapi perlindungan bagi semua pihak,” ujar Iwan.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menindaklanjuti laporan masyarakat dengan menyidak PT Pong Codan Cicurug. Temukan masalah migrasi OSS RBA dan beri tenggat waktu penyelesaian izin.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi soroti dugaan pabrik tak berizin di Cicurug. Ketua Komisi I, Iwan Ridwan, siapkan tenggat waktu dan pengawasan ketat bagi pelaku usaha nakal.
Petani Siap Gotong Royong Bersihkan Irigasi Usai Pembangunan Intake Bendungan Benciko 2 Rampung.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi mendesak GTRA menuntaskan target reforma agraria tahun 2026, khususnya redistribusi lahan eks HGU bagi masyarakat.
GTRA Sukabumi bersama Komisi I DPRD memperkuat sinergi lintas sektor untuk percepatan reforma agraria. Dorong pemetaan pertanahan, legalisasi aset, dan penyelesaian sengketa demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Iwan meminta kepolisian bersikap responsif terhadap laporan masyarakat.
Iwan menegaskan pentingnya Sukabumi mengambil best practice dari Perbup ini.
Komisi I DPRD siap mengawal seluruh proses dan persyaratan yang dibutuhkan.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dan DPMPTSP kunjungan kerja (Raker) bahas Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat
Komisi I salah satunya membahas aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan garapan di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas.
Potensi besar ini belum diimbangi capaian realisasinya.
Iwan menjelaskan langkah awalnya adalah merespons surat yang dikirim warga.
KPU dan Bawaslu harus menggunakan anggaran Pilkada 2024 secara efektif.